SAMARINDA. Urusan pendidikan dan kesehatan menjadi hal utama bagi Walikota Samarinda Syaharie Jaang dalam komitmennya memimpin Kota Samarinda selama 2 periode. Wajar, dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Samarinda selalu diingatkannya.

Selain dua urusan tadi, ada beberapa catatan penting yang disampaikan Syaharie Jaang dalam memimpin Rapat Forkompinda dan Tim Terpadu Cipta Kondisi Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat agenda rutin dari Badan Kesbangpol Kota Samarinda, di Aula Rujab Walikota Samarinda, Senin (22/7).

“Memang rakor ini sebagai agenda rutin silaturahim Forkompinda yang sangat penting karena sekaligus bertukar informasi. Dan untuk penyelesaiaan masalah serta langkah-langkah apa saja yang ditindak lanjuti baik oleh OPD terkait lainnya,” jelas Walikota dua periode ini.

Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam ini, ada beberapa catatan penting antara lain tentang pengumuman Pileg Provinsi Kaltim, pengangkatan Wakil Walikota Samarinda, Pendidikan, Pertanahan, Narkoba, Perjudian. 

“Masalah pengumuman hasil Pileg Provinsi Katim masih kita tunggu seperti apa karena ada yang masih belum puas dan diputuskan di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk pemilihan Wakil Walikota semoga tidak ada kendala, namanya pro kontra itu sudah biasa dalam politik semua melalui proses yang panjang kita tunggu keputusan terbaiknya," kata pria kelahiran Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu ini.

Sedangkan masalah narkoba katanya memang sangat kompleks dan semakin memprihatinkan karena sudah merebak, baik anak–anak, pejabat, pegawai pemerintahan, bahkan sampai aparat pun banyak yang terjerumus barang haram tersebut.

"Kalau perjudian saat ini memang banyak yang berkedok upacara adat. Jadi, silahkan saja aparat penegak hukum yang mendefinisikan fakta di lapangan,” terangnya.

Mengatasi masalah pendidikan Jaang juga merespon dengan cepat tentang apa yang ramai dibicarakan keluhan masyarakat tentang ajaran baru beberapa minggu ini tentang maraknya polemik isu orang tua wali murid harus dibebani pungutan seragam, buku dan lainnya. 

Bahkan Jaang merespon dengan cepat,  sedikitnya langsung melantik 64 Kepala Sekolah SD dan SMP Jum’at (19/7) di SMPN 38 Jalan Jakarta. 

“Saya ini orang susah jadi jangan sampai ada yang bikin susah, apalagi tentang pendidikan dan kesehatan. Tidak ada yang namanya pungutan apapun di sekolah, kalau ada sekolah yang masih mengadakan pungutan tidak jelas silahkan dilaporkan,” ancam Jaang.  

Adapun yang menjadi catatan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Hongkun Otoh adalah masalah pertanahan.

“Dalam urusan tanah diharapkan Lurah dan Camat berhati–hati jangan asal tanda tangan saja karena ini rawan akan masalah hukum. Kota Samarinda kan banyak pemekaran wilayah kelurahan baru, sehingga itu harus dijelaskan batas wilayah secara detail wilayahnya untuk urusan surat menyurat, karena kalau ada masalah bisa ditelusuri sampai bawahnya. Nanti kita akan selenggarakan agenda lebih detil lagi dengan Camat dan Lurah tentang masalah ini,” ungkapnya.

Sedangkan dari pihak kepolisian menambahkan untuk memberantas peredaran narkoba salah satunya dengan cara tiap Polsek punya target penangkapan, sehingga mempersempit ruang gerak bandar narkoba. Selain itu untuk Cipta Kondisi Kepolisian mengadakan apel rutin di Polsek masing–masing wilayah.  

Rakor itu sendiri dihadiri oleh Camat, Satpol PP, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, mewakili Kapolresta, mewakili Dandim 0901, Denpom, OPD terkait. (kmf5)

Penulis: Afdani --Editor: Doni