SAMARINDA. Selepas masa cutinya, Walikota Samarinda Syaharie Jaang langsung tancap gas sepulang dari Jerman untuk mengunjungi putrinya dengan mengadakan Rapat Integrasi Terkait Banjir di Kota Samarinda di Aula Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Jumat (21/6).
Rapat integrasi dihadiri Dandim 0901 Samarinda Letkol Inf M Bahrodin, yang mewakili Kapolres, Sekda Sugeng Chairuddin, Asisten, Staf Ahli Bidang Ekbang, OPD terkait, Camat, Lurah hingga Dirut PDAM Nor Wahid Hasyim.
“Meski saya berada di luar kota, tetapi juga terus mengikuti perkembangan banjir yang ada di Samarinda baik itu lewat Line atau medsos lainnya," bebernya. Artinya meski ia berada di sana tetapi pikiran tetap ada di Samarinda.
"Memang sebelum berangkat saya serahkan surat cuti ke Sekda dan saya kumpulkan Asisten I, Seluruh Camat, bila saya berangkat bisa maksimal melayani warga masyarakatnya. Yang pertama saya ucapkan adalah terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada Bapak dan Ibu Forkopimda juga pak Dandim, Kapolres beserta jajarannya, serta tak ketinggalan seluruh masyarakat dan seluruh komponen baik swasta yang telah bahu membahu dalam menangani masalah banjir yang ada di Kota Samarinda setelah terjadi beberapa pekan ini,” terang Jaang.
Untuk status Tanggap Darurat menurut Jaang harus evaluasi dulu dan melihat secara langsung kondisi dilapangan seperti apa sebelum dicabut status tanggap darurat di Kota Samarinda karena hari ini yang terakhir untuk tanggap darurat Minggu ke dua.
Sedangkan anggaran On Call juga harus dilihat betul-betul jangan sampai di kemudian hari menjadi masalah hukum.
“Pasca banjir juga perlu dilihat masalah sosial bagi masyarakat terdampak serta langkah–langkah bantuan apa saja yang perlu baik kesehatan, pendidikan, pembersihan sampah–sampah sisa banjir untuk hal ini TNI dan Polri siap memback up dan informasinya ini sudah mau dibersihkan tapi air naik lagi," katanya.
Sedangkan masalah pengendalian banjirJaang meminta kepala Dinas PUPR untuk menjabarkan lagi anggaran murni dan perubahan pada rapat-rapat lanjutan yang lebih teknis, supaya Camat dan staf ke bawah ini tahu bagaimana Pemerintah Kota Samarinda sudah berjalan menangani pengendalian banjir pada APBD tahun 2018, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa pemerintah sudah bekerja tetapi memang belum selesai sampai sekarang.
"Memang program ini tidak mudah, tetapi ada upaya untuk penanganan pengendalian banjir Kota Samarinda," katanya.
Pesan Jaang untuk Kepala Bappeda dan Kepala PUPR untuk terus aktif berkordinasi di Provinsi untuk masalah anggaran banjir. Mana yang mau dikerjakan Provinsi dan Pusat mana yang akan dikerjakan Pemkot Samarinda sehingga tidak ada kerjaan yang tumpang tindih.
“Hari ini saya minta dijadwalkan untuk shalat Jumat dan Shalat Maghrib di lokasi yang masih tergenang air. Kita hanya bersilaturahim dengan warga masyarakat yang terdampak banjir sekaligus membawa apa yang bisa kita serahkan kepada masyarakat terdampak banjir sebagai bantuan," ucapnya.
Jaang memberikan masukan agar seluruh camat dan lurah di wilayah masing-masing agar Shalat Maghrib berjamaah di daerahnya dan berdoa memperbanyak Istighfar memohon ampun pada Allah SWT agar Kota Samarinda terbebas dari bencana.
"Mungkin ada yang keliru diantara kita makanya jangan suka takabur bahwa Kalimantan ini dibilang terbebas dari bencana,” jelas Jaang.
Menurut Sekretaris Daerah Sugeng Chairuddin akan melihat lagi SOP status Tanggap Darurat Kota Samarinda.Bila belum memungkinkan tentang tanggap darurat maka akan ditambah lagi beberapa hari kedepan.
Karena sebutnya secara aturan bahwa tanggap darurat itu bagi warga yang terdampak dan belum bisa mandiri untuk mengurus kehidupannya, aturan hukumnya membolehkan.
"Untuk sekarang kegiatan Pemkot Samarinda pasca banjir adalah terus membantu masyarakat melakukan aktifitasnya, untuk masalah keluhan penyakit gatal – gatal kita sudah koordinasi dengan Dinas kesehatan ditangani sejak awal banjir mulai dari Posko sampai sekarang Puskesmas juga pelayanannya diperpanjang untuk menangani warga masyarakat yang terdampak banjir,” ungkap Sugeng.
Untuk menangani masalah bencana seperti ini semua OPD harus terus berkordinasi karena tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD tertentu saja. Kesimpulan rapat ini sendiri antara lain memutuskan apakah tanggap darurat dicabut atau diperpanjang, mempertajam intervensi-intervensi yang sudah disepakati oleh Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat agar dikawal oleh seluruh OPD tanpa terkecuali.
Serta lanjutnya cepat bereaksi dalam penanganan pengendalian banjir ini jangan sampai lalai. Dan yang perlu dimaintenance sekarang adalah menghadapi banjir yang ada siklusnya 5 tahunan, siklus 25 tahunan, siklus 50 tahunan karena untuk saat ini siklus 25 tahunan karena hampir sama dengan tahun 1998 silam, air yang tumpah di Kota Samarinda adalah 650 meter kubik perdetik sedangkan tempat yang bisa menampung air seperti sungainya hanya bisa menampung 150 meter kubik perdetik bisa dibayangkan air yang 500an meter kubik perdetik kemana.
Selain itu sambungnya curah hujan yang tinggi ditambah air yang pasang tinggi sehingga air tidak cepat turun ke laut.
“Sedangkan program yang segera dikerjakan adalah normalisasi Sungai Talang Sari, peninggian jalan DI Panjaitan karena daerah yang setiap saat hujan menimbulkan banjir, utamanya yang di jalan protokol menuju ke akses Bandara karena itu yang menjadi isu Nasional, itu yang perlu diinventarisasi dulu karena aset nasional," ungkapnya.
Ia mengatakan untuk penanganan masalah banjir siklus tadi itu tidak bisa cepat karena perlu tahapan-tahapan, mulai dari hulu, tengah sampai hilir.
"Kita akan mengusulkan wacana membuat banjir kanal utara agar air bisa dipotong sehingga air tidak lewat kota lagi. Banjir itu harus diselesaikan dari bagian hulu, RTRWnya Kota Samarinda bila dilaksanakan secara konsisten khususnya daerah resapan air dijaga betul, membuat bendali-bendali, membuat kanal, di tengah ibaratnya sungai Karang Mumus di maintenance dengan baik, drainase air semua dinormalisasi tanpa ada endapan lumpur, untuk bagian hilir dibuatkan pintu-pintu air itu teori penanganan pengendalian banjir Kota Samarinda Insya Allah 20 tahun ke depan Samarinda akan terbebas banjir,” ujarnya.
Dan perlu diketahui dibelakang masjid Babul Hafazhoh ada 15 rumah yang harus dibongkar karena proyek Provinsi segera masuk untuk menormalisasi Sungai Karang Mumus.Berikutnya belakang Pasar Segiri juga harus dinormalisasi.
“Nanti segera ada pemberitahuan bahwa proyek itu akan dimulai urusan ganti rugi itu nanti, sepanjang ada regulasi yang dibenarkan oleh hukum akan diganti selayaknya,” urai Sugeng.
Sementara itu Dandim 0901 Samarinda Letkol Inf. Bahrodin menambahkan untuk penanganan bencana seperti ini kedepannya untuk menanganinya diperlukan kordinasinya yang baik saja.
“Kemarin waktu awal banjir memang koordinasi kita tidak berjalan namun seiring berjalannya waktu Alhamdulillah bisa diselesaikan secara baik," ucap Dandim.
Ia memberikan masukan agar kedepannya lebih diperbanyak pelatihan-pelatihan untuk relawan penanggulangan bencana, karena di Samarinda sendiri terdapat sangat banyak relawan yang aktif.
"Dan Alhamdulillah keamanan di Kota Samarinda terpantau cukup aman dan juga patut diacungi jempol pada musibah banjir seperti ini tidak ada satupun gembok pertokoan terbuka. Karena di tempat lain infonya banyak terjadi penjarahan oleh masyarakat,” tutup Bahrodin. (Kmf5)
Penulis/Fotograger: Afdani/Hendri -- Editor: Doni
