TOP NEWS

Top

Bahas RKPD Tahun 2020, Lega Tanpa Piutang Pihak Ketiga

Bahas RKPD Tahun 2020, Lega Tanpa Piutang Pihak Ketiga

SAMARINDA. Pemkot Samarinda menggelar konsultasi publik membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2020. Diskusi yang berlangsung di ruang rapat Bappeda Samarinda, Kamis (14/2) pagi mengangkat tema wujudkan ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 

Kepala Bappeda Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, jika konsultasi publik yang digelar instansinya dengan menghadirkan berbagai akademisi ini sebagai narasumber merupakan tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2020.

"Tahapan awalnya adalah kegiatan musrenbang di tingkat Kecamatan yang sudah kita gelar, setidaknya bulan Juli nanti dokumen tahapan-tahapan tadi sudah bisa selesai jadi bisa segera kita sampaikan ke Legislatif," tutur Asli.

Lewat konsultasi publik yang ia gelar sekiranya dalam penyusunan dokumen nanti  bisa ada masukkan sebagai bahan pembahasan pada forum perangkat daerah. 

Apalagi kata Asli Pemkot kerap mendapat kritikan dari masyarakat sehingga harus dihadapi dengan bijaksana dengan memberikan penjelasan sesuai dengan data.

Sementara, Sekretaris Daerah kota Samarinda Sugeng Chairuddin dalam arahannya ketika membuka konsultasi publik pagi itu menambahkan, walaupun masyarakat kini terus menyoroti program kerja Pemerintah kota, tapi tiga tahun terakhir ini kinerja Pemkot Samarinda terus menunjukan trend positif. 

Hal itu terlihat dari progres Pemkot yang mampu menyelesaikan piutang dengan pihak ke tiga dengan waktu yang tidak lama. 

"Coba bayangkan di tahun 2015 kami mempunyai utang sebesar Rp 1 Triliun, tapi alhamdulillah tahun ini piutang tadi semua sudah selesai. Begitu pun dengan penyerapan anggaran di dua tahun terakhir juga menunjukan trend positif," ungkapnya.

Belum lagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiga tahun ini mengalami peningkatan tertinggi sebesar 105 persen. 

Artinya apa kata Sekda, pemerintah sudah melakukan perubahan dari unsur perbaikan Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk mengurusi hal-hal yang menjadi jantung kerjaan dari Pemerintah.

"Sekarang tinggal dukungan dari stakeholder aja lagi untuk menambah SDM yang berkualitas dan bisa di handalkan,"tuturnya. (kmf4)

Penulis: Echa