SAMARINDA. Hasil evaluasi layanan publik selama tahun 2019 dibeberkan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Selasa (10/12) pagi di hadapan  para Pimpinanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda.

Sebanyak 47 OPD mulai dari UPTD Puskesmas, Kelurahan Kecamatan hingga Dinas menerima Penghargaan Bidang Pelayanan Publik, Akuntanbilitas Kinerja dan Kepatuhan LKHPN dari Pemkot Samarinda.

Penghargaan sendiri diserahkan langsung Wakil Walikota Samarinda, Muhammad Barkati di aula rumah jabatan Walikota, Jl S Parman. Dari 47 OPD yang menerima penghargaan, 3 diantaranya yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerima penghargaan double, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota, Irmina Idang menjelaskan jika pemberian penghargaan tersebut lebih kepada mengukur tingkat akuntabilitas kinerja dengan berorientasi hasil terhadap pengguna anggaran yang bermuara pada pelayanan publik yang telah dilakukan masing-masing OPD.

Metode penilaiannya sendiri sebutnya ada beberapa cara, yaitu pengamatan atau kunjungan secara diam-diam di lokasi kerja OPD, serta mengecek ketersedian dan kesesuaian dokumen baik secara fisik atau publikasi.

“Hingga hasil akhirnya kami memberikan penghargaan sesuai kriteria yang kita inginkan, sehingga dengan prestasi tadi setidaknya sebagai bentuk apresiasi dan motivasi semangat untuk memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Wakil Walikota Samarinda, Muhammad Barkati dalam arahannya menambahkan jika penyerahan penghargaan tadi sebagai momentum untuk menentukan arah pemerintahan yang lebih akuntabel dalam membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Saya memberikan apresiasi kepada OPD yang telah menerima penghargaan hari ini, baik ditingkat regional hingga nasional dalam hal pelayanan publik,” ucap Wawali.

Karena menurut Barkati,  prestasi yang telah diraih dalam hal pelayanan publik setidaknya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak kesejahteraan kepada masyarakat. Karena lanjutnya, pada intinya publik menginginkan agar birokrasi hadir secara dinamis di tengah-tengah masyarakat, tentunya dengan harapan tidak ada lagi pelayanan yang bertele-tele dan bebas dari pungli. Oleh itu, pentingnya dari sekarang pihaknya membangun pemerintahan yang akuntabel.

“Pesan saa kepada penerima penghargaan pagi ini jangan berpuas diri dulu, perjalanan kita masih panjang untuk menciptakan pelayanan yang lebih prima. Karena apabila hari ini tidak sebaik  hari kemarin, tentunya kita tergolong orang merugi. Jadi, saya minta untuk urusan birokasi kesampingkan dahulu urusan pribadi,” pesan Wawali menutup. (kmf4)

Penulis: Ahmad Haidir --Editor: Doni