SAMARINDA.Persoalan sampah plastik menjadi momok permasalahan baru bagi masyarakat dunia. Terlebih Indonesia sendiri, data studi united Nation Environment badan PBB menempatkan Indonesia sebagai urutan dua penyumbang sampah plastik bagi dunia setelah Tiongkok.
Lantas bagaimana dengan kota Samarinda, dalam program acara talkshow Suara Milenial yang digagas stasiun TVRI yang berlangsung Selasa (30/4) sore kemarin dengan narasumber Walikota Syaharie Jaang, dirinya buka-bukaan dalam hal ini.
Ia mengatakan, Samarinda sendiri menghasilkan 50 sampai 56 ribu ton sampah plastik pertahunnya.
Angka yang yang dimana menurut Jaang luar biasa hingga akhirnya Pemerintah harus bergerak membuat langkah dengan mengeluarkan peraturan Walikota untuk
pengurangan penggunaan plastik di tempat-tempat toko belanja.
"Bayangkan kalau hasil data BLH dalam sebulan di kota ini memproduksi sampah sekitar 800 ton dimana 16 sampai 19 persennya sampah plastik. Jika mulai sekarang kita tidak bergerak untuk mengambil tindakan tegas bagaimana dengan 20-30 tahun ke depan, kasihan anak cucu kita nantinya," seru Jaang dalam dialog tersebut yang berlangsung di cafe Republik komplek GOR Segiri Samarinda.
Oleh itu, melalui kebijakan Pemerintah lewat terbitnya Perwali tadi, setidaknya bisa memberikan pengertian kepada warga akan bahayanya sampah plastik kedepan.
Jadi jelas Jaang memang harus mulai melatih dari diri sendiri bagaimana cara kita untuk mengurangi penggunaan plastik di lingkungan rumah tangga.
"Di lingkungan pemerintah saja, gak ada lagi yang namanya rapat, makan dan minumnya masih menggunakan kemasan plastik. Bahkan saya pribadi mengeluarkan kebijakan kalau semua pegawai setiap ngantor wajib untuk membawa kemasan minuman tumbler termasuk saya yang kemana-mana selalu membawa tumbler. Jadi intinya kita harus menjadi contoh sebagai agen perubahan bagi yang lain," urai Walikota Samarinda ini.
Sementara, narasumber lain yang hadir dalam kesempatan itu, Pembina Nasional Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Samarinda Maulana Yudhistira ikut menambahkan jika sektor ritel harus diakui menjadi penyumbang sampah kantong plastik sebanyak 900 ton di Samarinda.
Jadi upaya sosialisasi kepada warga agar belanja di ritel maupun toko-toko kelontongan tidak lagi berharap dapat bonus plastik dari penjual bukan hanya lagi menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan semua pihak termasuk organisasinya.
"Jadi harapan kita konsumen harus siap dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, dimana mulai sekarang warga harus diet plastik. Caranya itu tadi, jika ingin belanja setidaknya kita harus sedia bawa totebag atau tas belanja dari rumah," ungkapnya.
Memang kebiasaan belanja dengan kantong plastik sudah mengakar dan tak bisa dihilangkan begitu saja. Edukasi diperlukan dari pihak ritel kepada konsumennya sangat perlu sekali.
Hal ini juga yang menggerakan organisasi Kophi untuk ikut membantu mensosialisasi kebijakan pemerintah tadi ke masyarakat seraya sambil mengawasi ritel-ritel mana saja yang masih menyediakan kantong plastik bagi konsumen.
"Intinya Kophi sendiri mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang telah mengeluarkan Perwali pengurangan penggunaan plastik tadi, karena kalau bukan dari sekarang kapan lagi harus kita mulai," tutur Maulana sambil menunjukan isi tasnya yang selalu tersedia tempat minuman dan makanan sebagai langkah untuk mengurangi penggunaan dari kemasan plastik.(kmf4)
Penulis: Ahmad Haidir
