SAMARINDA.KOMINFONEWS - Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan Keselamatan Warga adalah hukum tertinggi Negara Republik Indonesia. Untuk itu ia mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat, apalagi terkait kesiapsiagaan terhadap bencana, yang mana ini telah tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana.

Hal ini disampaikan saat memimpin Apel Gladi dan Latihan Gabungan Kesiapsiagaan serta tanggap darurat terhadap bencana di Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda yang digelar di Jalan Poros Samarinda - Bontang Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara (Area Danau Belakang Koramil 0901-05) pada Kamis (31/08/2023) pagi.

“Ini harus menjadi perhatian kepada semua pihak bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen,” kata Wali Kota. 

Untuk di ketahui, di Kota Samarinda sendiri terdapat 3 jenis bencana yang kerap terjadi yakni banjir, tanah longsor dan kebakaran lahan maupun hutan. Sehingga menurut orang nomor satu di Kota Samarinda ini, dalam melakukan penanganan dan upaya penanggulangan bencana diperlukan adanya koordinasi serta kerja sama yang tinggi

“Tugas Pemerintah dalam hal ini bukan hanya membuat perencanaan penanggulangan bencana saja melainkan juga membuat serangkaian pra-bencana saat waktu terjadinya bencana, maupun pasca bencana saat waktu selesainya bencana,” ungkap Wali Kota. 

Oleh sebab itu, Pemerintah bukan hanya memiliki peta resiko kebencanaan saja, tetapi diharapkan juga memiliki personel yang telah dilatih dan dibekali kemampuan penanggulangan bencana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Meskipun bencana tidak bisa diprediksi sewaktu-waktu, maka diperlukan optimalisasi kebutuhan seperti pemeliharaan, pengecekan, tersedianya peralatan, biaya serta logistik," pungkasnya. (BAR/KMF/SMR)