TOP NEWS

Top

Pemerintah Canangkan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Balita Terintegrasi

Pemerintah Canangkan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Balita Terintegrasi

SAMARINDA, KOMINFONEWS - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bersama Tim Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Nasional mengadakan kegiatan Pencanangan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Balita Terintegrasi dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara hybrid, Selasa (28/02/2023). 

Acara yang berlangsung secara nasional ini dihadiri oleh Menteri Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Carnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kebendudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenko PMK. 

Selain itu juga diikuti oleh Staf Khusus Menko PMK, para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian lainnya. Bahkan termasuk para Gubernur, Bupati/Wali Kota dari seluruh wilayah Republik Indonesia, para Kader Posyandu di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dari Kota Samarinda. 


Sambutan pembuka disampaikan oleh Kepala Badan Kebendudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) Hasto Wardoyo. Dalam kesempatan ini Hasto mengingatkan tentang 5 pilar penanganan stunting sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden pada Pada 9 Agustus 2017 yakni: Komitmen dan Visi Kepemimpinan, Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa, Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Pemantauan dan Evaluasi.

Hasto juga memaparkan pentingnya standar alat ukur (timbangan) yang sama di seluruh Posyandu di Indonesia. Dengan standar alat timbang yang seragam, pemerintah bisa membandingkan tingkat stunting di berbagai daerah. Sehingga penilaian dan analisa terhadap persoalan stunting ini lebih akurat lagi.

Dalam sambutannya, Hasto juga berpesan agar Ibu maupun anak harus dijaga makanan (asupan gizi) nya tanpa menunggu harus terjadi stunting terlebih dulu. 

Sementara Itu Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian menyampaikan bahwa persoalan stunting ini merupakan hal yang penting dan harusnya menjadi hal yang memperoleh perhatian di berbagai daerah. Sebagai menteri dalam negeri, selaku pembina dan pengawas pemerintahan daerah dia mengajak untuk menaikan isu soal stunting ini karena di berbagai daerah soal stunting belum tentu menjadi isu sentral.


Tito mencontohkan bagaimana isu inflasi belakangan ini terus dipantau oleh pemerintah dan menjadi isu sentral, sehingga soal inflasi ini menjadi pekerjaan prioritas. Dia berharap persoalan stunting juga menjadi isu yang mendapat perhatian besar di berbagai daerah sehingga pekerjaan pencegahan stunting ini mendapat prioritas untuk dikerjakan.

Kemudian persoalan ini tentu akan berlanjut kepada penganggaran dana. Tito menjelaskan bahwa berdasarkan  Data SIPD 440 Pemerintah Daerah dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, anggaran penanganan stunting untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kurang lebih ada Rp.31 trilyun.

Tito Carnavian memuji inovasi yang dilakukan oleh berbagai daerah di Indonesia berkaitan dengan pencegahan Stunting ini. Namun dikarenakan flatform yang digunakan berbagai aplikasi tersebut berbeda sehingga dalam pendataan menjadi kurang cepat. Oleh karena itu dia menghimbau agar dipilih flatform sistem yang terbaik dari daerah-daerah tersebut dan dijadikan sistem nasional, sehingga data yang diperoleh dapat diakses secara nasional oleh pemerintah pusat.

Puncak acara dilanjutkan dengan arahan dari Menteri Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy dilanjutkan dengan peluncuran video antropometri balita. 


Dalam arahannya Muhadjir menyampaikan bahwa hal yang belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya dan kini dilakukan oleh presiden Jokowie diantaranya adalah merubah numenklatur Menkokesra menjadi Menko PMK. Ada makna yang sangat mendasar bahwa Visi Presiden Jokowi dalam pembangunan manusia Indonesia yang dilihat secara komprehensif (atau secara utuh). Yakni mulai yang paling hulu sampai ke yang paling hilir, dalam bentuk siklus pembangunan manusia Indonesia. 

"Jadi kita untuk mengantar manusia Indonesia masa depan yang harus jauh lebih baik dibanding generasi kita, tidak ada lain harus menanganinya dari sektor yang paling hulu. Dan itu harus 'disisir' secara sistemik sampai akhir," ujar Muhadir. 

Muhadjir mengaku mencoba memahami visi tersebut. Dan di awal-awal dia menjadi Menko PMK, presiden sudah menekankan akan pentingnya penanganan stunting dan penanganan persiapan pernikahan. (ASYA/KMF-SMR)