SAMARINDA, KOMINFONEWS— Pemerintah Kota Samarinda melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan TPID Samarinda dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual pada Senin (26/04/2025) dari ruang rapat Sekretaris Daerah, lantai III Balai Kota Samarinda.

Rakor mingguan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi harus selaras dengan langkah-langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang seringkali menjadi momen krusial konsumsi masyarakat.

"Daerah tidak hanya bertanggung jawab menjaga kestabilan harga, tetapi juga harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Mendagri Tito.

Pertumbuhan tersebut, lanjut Tito, merupakan hasil kontribusi nyata dari daerah yang aktif mendorong investasi, memperkuat UMKM, memperlancar distribusi barang, serta menjaga daya beli masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan kepala daerah kini diukur dari seberapa besar kontribusinya dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi wilayah masing-masing. Tito juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi di G20 pada triwulan I tahun 2025 (4,87% y-on-y), setelah India dan Cina.

Dalam rapat tersebut, Tito turut menekankan pentingnya implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi lokal untuk memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan pokok, menekan margin harga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda, Yuyum Puspitaningrum, melaporkan bahwa kondisi inflasi di Samarinda saat ini masih terkendali, dengan harga kebutuhan pokok yang relatif stabil menjelang HBKN.

“Kami terus bersinergi dengan TPID, BULOG, serta dinas terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan stok barang aman,” ujarnya.

Rakor tersebut juga diikuti oleh unsur Forkopimda dan perangkat daerah Kota Samarinda, seperti Polresta, Kejaksaan Negeri, Dinas Kominfo, BPS, Dinas Perdagangan, Dishub, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, BULOG, KADIN, serta OPD strategis lainnya.

Deputi BPS, Pudji Ismartini, memaparkan bahwa inflasi tahun kalender hingga April 2025 tercatat sebesar 1,56%. Ia menyampaikan bahwa meskipun terdapat tekanan inflasi akibat HBKN, secara umum tren inflasi masih positif dan sesuai target. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah disebut sebagai penyumbang utama inflasi yang perlu mendapat perhatian khusus dari sisi distribusi.

Menambahkan strategi percepatan ekonomi dari sisi ketahanan pangan, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, menyampaikan sejumlah langkah konkret seperti pemantauan harga, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi, penguatan kios pangan, serta penyaluran bantuan pangan berupa beras dan jagung SPHP.

Melalui rakor ini, Kota Samarinda menegaskan kesiapannya untuk tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan kapasitas produksi dan distribusi.

“Dengan sinergi pusat dan daerah yang solid, kami percaya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus dipacu dari bawah ke atas, dengan kota-kota seperti Samarinda menjadi pendorong utama,” tutup Yuyum. (VE/KMF-SMR)