SAMARINDA, KOMINFONEWS - Sejak bulan September 2022 hingga Senin (29/07/2024), Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah berlangsung sebanyak 84 kali. Menyinggung hal ini Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tegas dalam mengendalikan inflasi. Banyak materi yang telah disampaikan dalam setiap Rakor, hal tersebut bisa menjadi program kegiatan strategis yang perlu ditindaklanjuti, baik oleh Pemda maupun kementerian/lembaga.

“Pada kesempatan pagi hari ini, ini yang ke-84 kali kita mengadakan rapat yang terus-menerus setiap minggu. Oleh sebab itu tentunya harapannya sudah banyak yang kita lakukan dan melaksanakan perubahan dan program jangka panjang hampir dua tahun” ucapnya pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, Senin (29/07/2024) pagi.

“Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kembali bahwa kita selalu memiliki grafik yang sama setiap tahun. Saya pelajari semua berkaitan dengan beras, bawang, cabai, lima tahun ke belakang, itu kurang lebih di bulan-bulan itu turun dan utamanya yang naik,” ujarnya.

Begitu pula dengan distribusi komoditas, Tomsi Tohir masih melihat adanya berbagai gangguan dan ketidaklancaran. Dia meminta Pemda untuk melakukan evaluasi di daerahnya, bila ada petugas yang tidak cakap, agar segera diganti atau dilakukan penyegaran dengan lebih dulu mengusulkan pada pimpinan.

Dari data yang diperoleh, terdapat 203 kabupaten/kota mengalami kenaikan cabai rawit, 174 kabupaten/kota mengalami kenaikan minyak goreng, dan 120 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Sementara itu harga daging ayam ras dan cabai merah terus mengalami penurunan hingga minggu keempat Juli 2024. 

Tomsi Tohir meminta kepada Pemda untuk memperhatikan kenaikan harga komoditas tersebut. Diperlukan kerja sama antara kementeriian/lembaga, juga antar daerah, khususnya daerah berdekatan atau bertetangga untuk saling membantu. 

“Ini diperlukan kerja sama tentunya, dari Bulog dan daerah, begitu juga berkaitan dengan minyak goreng tadi, untuk bisa teman-teman di daerah mengecek distribusinya, dan untuk cabai rawit tadi berkaitan dengan penanamannya,” katanya. 

“Dapat saya sampaikan, dengan pertemuan ke-84 kali, teman-teman kepala daerah khususnya Dinas Pertanian di daerah ini kurang mengantisipasi, atau mungkin tidak mengantisipasi,” lanjutnya.

“Ada satu hal, kita jangan melakukan kekurangan yang berulang. Ini yang perlu di garisbawahi,” imbuhnya.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda juga mengikuti Rakor ini secara virtual dari ruang rapat Sembuyutan lantai III Gedung Balaikota Samarinda. (MAF/KM-SMR)