TOP NEWS

Top

Kabag Perekonomian Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

Kabag Perekonomian Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rakor ini diselenggarakan oleh Bagian Ekonomi di Ruang Sembuyutan, Balai Kota, pada Selasa (3/12/2024).


Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Dandim 0901, Dinas Perikanan, Kejaksaan Negeri, Polresta, Diskominfo, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Inspektorat, BPKAD, Ketapangtani, dan Dinas Perdagangan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian membahas perkembangan inflasi terkini. Dalam pemaparannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) pada November 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,30%. Meski demikian, ia menilai situasi ini masih terkendali di tengah dinamika global yang terus berubah.


“Ini cukup baik, apalagi kita menghadapi situasi global yang terus bergerak dinamis,” ujar Tito Karnavian. Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap inflasi di daerah, di mana angka inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) tercatat sebesar 1,51% dan inflasi bulanan (m-to-m) sebesar 0,30%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa beberapa komoditas menjadi penyumbang utama perubahan Indeks Perubahan Harga (IPH) pada November 2024. Komoditas tersebut meliputi bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, minyak goreng, dan telur ayam ras.


“Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH minggu ini terus bertambah dibandingkan minggu sebelumnya, sementara daerah yang mengalami penurunan justru berkurang,” jelas Pudji.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memantau dan mengendalikan inflasi, memastikan stabilitas ekonomi nasional, serta mengoordinasikan langkah-langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah. (IF/KMF-SMR)