SAMARINDA.KOMINFONEWS — Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam merevolusi sistem pengelolaan sampah mendapat pengakuan langsung dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq. 

Dalam kunjungan kerjanya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan, Rabu (3/7/2025), Hanif menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah konkret Samarinda meninggalkan sistem open dumping menuju metode sanitary landfill yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Open dumping itu hukumnya haram, tidak boleh dibiarkan. Samarinda sudah sigap merespons instruksi pemerintah pusat untuk segera bertransformasi, dan ini patut menjadi teladan bagi daerah lain,” tegas Hanif di hadapan media.

Hanif menyebut transformasi ini bukan hanya soal teknis penimbunan sampah, tapi menyangkut tanggung jawab moral dan lingkungan. Selain mencegah pencemaran, metode sanitary landfill juga jauh lebih aman bagi kesehatan masyarakat.

Ia juga memuji target ambisius Pemkot Samarinda yang berkomitmen menyelesaikan transformasi pengelolaan sampah sepenuhnya paling lambat Desember 2025, termasuk penyelesaian instalasi pengolahan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar TPA.

“Tidak semua kota di Indonesia berani dan tegas seperti ini. Samarinda patut diapresiasi,” pujinya.

Wali Kota Samarinda Andi Harun yang mendampingi langsung kunjungan tersebut menyampaikan bahwa Samarinda tak hanya ingin meninggalkan sistem lama, tapi juga tengah bersiap masuk ke era baru: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah investor dari luar negeri telah menyatakan minat, termasuk dari Malaysia dan Korea Selatan. Salah satu di antaranya adalah Mr. Kim, pelaku industri yang saat ini membangun PLTSA di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Grup Korea ini menawarkan teknologi hemat bahan bakar dan bebas polusi. Dua hingga tiga minggu lagi, mereka akan paparan resmi di Samarinda. Dan kami sudah tetapkan, PLTSA Samarinda harus mengarah ke teknologi seperti itu,” ungkap Andi.

Menurutnya, saat ini Pemkot tengah mempertimbangkan dua opsi pembiayaan: langsung bermitra dengan investor atau melalui skema transfer dana dari Kementerian Keuangan. “Kami sedang hitung efisiensinya. Mana yang lebih cepat dan menguntungkan bagi kota,” tambahnya.

Terkait polemik sebelumnya mengenai status pengelolaan TPA Samarinda yang dinilai masih open dumping, Andi Harun menjelaskan bahwa surat dari KLH dikirim ke seluruh daerah, bukan hanya untuk Samarinda.

“Bahkan Pak Menteri sendiri membantah secara langsung bahwa surat itu menyasar khusus Samarinda. Jadi saya rasa tidak perlu lagi buang energi untuk membantahnya,” ujarnya.

Andi menyayangkan adanya komentar dari pejabat yang menanggapi isu tanpa memahami konteks. “Itu surat ke Pemprov, bukan hanya kita. Dan kami justru termasuk yang cepat menindaklanjuti perintah KLH,” jelasnya.

Dalam kunjungan itu, rombongan juga meninjau langsung sejumlah titik penting di TPA Sambutan, mulai dari zona sanitary landfill, pembangunan pengolahan air lindi, hingga kesiapan area pengembangan teknologi PLTSA.

Kehadiran Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud dalam rombongan dinilai sebagai bentuk dukungan kuat dari Pemprov atas langkah serius yang diambil Samarinda.

“Hari ini kami bisa tunjukkan bahwa kerja keras itu nyata. Pak Menteri pun mengapresiasi karena kita benar-benar mengikuti pedoman KLH. Beliau jarang memberi pujian, apalagi soal TPA,” tutur Andi.

Tak hanya berbenah, Andi Harun juga menegaskan target jangka menengah Pemkot Samarinda. Ia ingin kotanya menjadi salah satu yang terbaik secara nasional dalam pengelolaan sampah.

“Target kami di 2026, Samarinda masuk 10 besar kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Satu per satu kita benahi, dari infrastruktur hingga SDM,” tandasnya.

Dengan dukungan pemerintah pusat, provinsi, serta kolaborasi lintas sektor, Samarinda perlahan membuktikan diri sebagai kota yang tak hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga menata masa depan lingkungan dengan serius.(DON/KMF-SMR.Foto: Afdani Dokpim)