SAMARINDA. KOMINFONEWS - Para pelaku usaha yang tergabung dalam Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Samarinda mengungkapkan kesulitan bisnisnya akibat terdampak pandemi Covid-19.
Disaat taman rekseasi di Samarinda diharuskan tutup selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, tetapi para pelaku usaha ini tetap harus mengeluarkan biaya untuk membayar beban abodemen listrik hingga biaya pajak.
Ketua PUTRI Kaltim, Dian Rosita saat berdiskusi secara virtual bersama Wakil Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi, Senin (17/8/2021) sore mengaku sejak pemberlakukan PPKM level 4 di Samarinda terhitung 26 Juli lalu, hampir seluruh tempat usaha rekreasi di Samarinda memilih untuk tutup sesuai intruksi pemerintah. Hingga kini pun para pelaku tadi mencoba untuk terus bertahan ditengah tidak ada pemasukan yang datang.
Padahal disaat Samarinda belum masuk gelombang ke 4 penyebaran pandemi, taman-taman rekreasi yang buka selalu berupaya menerapkan semua protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Masuk lokasi rekreasi harus pakai masker. Setiap hari pun seluruh karyawan dicek tubuh untuk mengetahui demam atau tidak agar masyarakat yang datang merasa aman.
“Atas dasar inilah kami ingin berdiskusi dengan pak Wawali apakah ada solusi yang sekiranya bisa mendukung kita agar bisa tetap bertahan disituasi sekarang, dengan mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan seperti kelonggaran beban pajak hingga kemudahan untuk vaksin bagi kami pelaku usaha wisata,” tutur Dian.
Wakil Walikota Samarinda Dr H Rusmadi ketika menjawab pertanyaan tadi menjelaskan jika saat dirinya dilantik bersama Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun saat 26 Februari lalu kota tepian sudah dihadapkan dengan kondisi pandemi. Tetapi disaat itu, Pemkot sudah memberikan kebijakan relaksasi kepada seluruh pelaku usaha di Samarinda agar kondisi ekonomi tetap berjalan ditengah kebijakan Pemprov Kaltim yang memberlakukan lockdown.
“Waktu itu kondisi masih bisa terkendali, tapi makin kesini situasi tidak bisa diprediksi masuk gelombang ke tiga pandemi kasus mulai meninggi hingga puncaknya di bulan Agustus ini. Hingga akhirnya kebijakan dari pusat bahwa Samarinda salah satu kota di luar pulau Jawa dan Bali yang harus memberlakukan PPKM level 4 hingga 23 Agustus nanti,” kata Rusmadi.
Tapi Ia mengaku bersyukur hingga Minggu kemarin, kasus terkonfirmasi warga yang terpapar virus Covid 19 sudah mulai menurun. Buktinya sambung dia, sudah ada tiga kecamatan yang statusnya sudah menjadi zona kuning yakni Kecamatan Samarinda kota, Ilir dan Kecamatan Sambutan.
Sehingga mantan Sekdaprov Kaltim ini berkeyakinan jika status PPKM level 4 di kota Samarinda bisa berakhir hingga 23 Agustus mendatang.
“Jadi saya minta teman-teman PUTRI untuk sabar 1 minggu lagi, Insya Allah selepas 23 Agustus nanti pemkot akan melakukan langkah reklaksasi kembali pada semua pelaku usaha termasuk taman rekreasi yang akhirnya bisa beroperasi kembali,” tuturnya.
Menurutnya kebijakan untuk menutup sementara taman rekreasi di PPKM Level 4 sebenarnya bukan tidak berdasar. Karena sebagai bagian dari negara Indonesia, Pemkot jelas Wawali juga harus tunduk dengan kebijakan pusat. Maka ia meminta kepada para pelaku usaha taman rekreasi bisa memahami kondisi ini.
Terkait untuk kelonggaran biaya pajak sendiri, Rusmadi menjelaskan pada intinya Pemkot akan siap membantu, dengan catatan secara kelembagaan PUTRI bisa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Pemkot untuk kelonggaran biaya pajak yang harus dibayarkan. Begitu pun masalah vaksin, Pemkot sambung tidak menutup sebelah mata tetap akan berusaha mencarikan jalan agar pelaku wisata bisa terakomodir untuk bisa mendapatkan suntikan vaksin sebagaimana yang diinginkan.
“Memang dikondisi sekarang kuota vaksin kita juga lagi terbatas, untuk suntikan tahap pertama saja baru mencapai 18 persen sedangkan tahap kedua baru tercapai 11 persen. Jadi kuota dosis sekarang diprioritaskan untuk memenuhi suntikan tahap ke dua. Intinya saya minta teman-teman pelaku usaha yang masih milenial ini tetap semangat dan harus optimis harus bisa tetap berjalan dengan menyesuaikan adaptasi perkembangan yang ada,” pungkas Wawali. (CHA/DON/KMF-SMD)
