SAMARINDA. Pemkot Samarinda menindaklanjuti hasil audiensi mengenai rencana aksi dalam implementasi program strategi nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Samarinda menuju Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan Kota Samarinda di Ruang Rapat Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, Senin (26/4/2021) siang.

Sasaran aksi tersebut yakni Kota Samarinda mencapai UHC 98 persen penduduk telah memiliki jaminan kesehatan dari total penduduk Kota Samarinda dengan kegiatan rencana aksi di antaranya penyerahan data dalam bentuk soft copy penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Samarinda pada minggu keempat di bulan April 2021. Kemudian dilanjutkan penyandingan data penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (Masterlife BPJS Kesehatan) dengan data penduduk Samarinda sampai dengan April 2021 (Masterlife Dukcapil by NIK dan KK) pada minggu kelima bulan April 2021.

Setelah itu, dilanjut verifikasi dan validasi data penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan sampai dengan tingkat RT pada minggu pertama di bulan Mei 2021 sampai dengan minggu pertama bulan Juni 2021. Selanjutnya pada minggu kedua bulan Juni 2021, akan dilaksanakan kegiatan pemaparan hasil verifikasi dan validasi (verifikasi lapangan) kepada Wawali pada minggu ketiga bulan Juni 2021.

Penetapan dan pengusulan penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk didaftarkan dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah (Pemda), di mana sebelumnya pada minggu ketiga bulan Mei 2021 dilakukan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kewajiban Pemberi Kerja mendaftarkan seluruh tenaga kerja beserta anggota keluarganya dan mengalihkan pekerja yang terdaftar dalam segmen PBPU dan BP Pemda ke segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Kita berharap agar di tahun 2021 ini Kota Samarinda sudah mencapai UHC. Hanya nanti tinggal menyesuaikan kapasitas anggaran kita yang diperkirakan bulan Oktober sudah selesai di anggaran perubahan,” ucap Wawali Samarinda, Rusmadi.

Dia mengatakan untuk mencapai UHC, diperlukan anggaran sebesar Rp8,2 miliar untuk skema tiga bulan. Ia optimis, di tahun 2022 melalui Pro-Bebaya, meskipun nanti keadaan keuangan tidak memungkinkan Pro-Bebaya dianggarkan, menurutnya itu tidak masalah.

“Karena Pro-Bebaya ini salah satunya ialah memang untuk memberikan jaminan dan bantuan perlindungan sosial bagi warga Kota Samarinda,” ungkap Rusmadi.

Selain Wawali, hadir pula dalam acara tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda Tejo Sutarnoto dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Samarinda Mangisi Raja Simarmata. (FER/HER/KMF-SMD)