SAMARINDA. KOMINFONEWS - Sejumlah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) terus digenjot untuk didata. Maksudnya agar memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah, supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah.

Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda untuk menganggarkan pembiayaan dalam mendata aset-aset milik pemerintah yang kini tersebar di 10 kecamatan. Tujuannya, agar memudahkan dalam pengamanan terhadap kekayaan daerah, terutama pengamanan fisik agar tidak diduduki oleh pihak lain.

“Karena saya perhatikan hampir setiap aset-aset milik Pemkot Samarinda ini khususnya tanah tidak punya plang nama maupun patok yang jelas,” kata Andi Harun di sela-sela memimpin rapat terkait aset pasar yang dimiliki Pemkot Samarinda, belum lama ini.

Padahal kata dia, banyak aset milik Pemkot yang saat ini tersebar di Kota Samarinda, baik itu berupa tanah maupun bangunan yang sangat mudah untuk diselewengkan oleh pihak lain. Oleh karena itu,ia menginginkan pihaknya harus banyak belajar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang hampir semua aset-asetnya terdata rapi.

“Coba kita perhatikan aset tanah milik Pemprov Kaltim, hampir semua ada plang nama bahkan hingga di pagar keliling. Hal ini maksudnya untuk mencegah terhadap pengalihan aset milik pemerintah,” urai Wali Kota.

Atas dasar itu, maka mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mendorong  Pemkot agar bisa melakukan langkah yang sama. Tentunya dengan menganggarkan  terlebih dahulu dalam mendukung operasional saat pengamanan dan pendataan aset-aset pemerintah di lapangan.

“Jadi penting menurut saya agar dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional  dan pemeliharaan aset-aset ini. Setidaknya untuk satu tahun dulu, dipilih aset-aset mana saja yang perlu untuk kita berikan plang nama hingga kita pagar. Dan pastinya perlu biaya, karena aset yang kita miliki juga tidak sedikit. Jadi saya sangat setuju jika perlu untuk dianggarkan,” ungkapnya.

Selain itu sambung Wali Kota, penting juga untuk menghitung nilai uang dari aset pemerintah tadi secara bertahap. Maksudnya supaya bisa teradministrasi dengan baik secara neraca keuangan. 

“Jika aset terdata rapi secara administrative, maka ini akan berpengaruh terhadap neraca keuangan kita. Dan ini bisa dijadikan pegangan ketika suatu saat pemerintah ingin mendapatkan fasilitas pinjaman daerah dalam mendanai program pembangunan,” pungkas Wali Kota. (CHA/HER/KMF-SMD)