TOP NEWS

Top

Bahas APBD-P dan APBD 2022, Andi Harun: Banjir dan Pro-Bebaya Tak Bisa Ditawar

Bahas APBD-P dan APBD 2022, Andi Harun: Banjir dan Pro-Bebaya Tak Bisa Ditawar

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Tak ingin lambat melaksanakan pembangunan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di pertengahan tahun ini mulai membahas APBD Perubahan (APBD-P) 2021 bersamaan dengan proyeksi APBD Tahun 2022. Rapat langsung dipimpin Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun didampingi Wakil Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Dr H Sugeng Chairuddin selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta para Asisten di Ruang Rapat Wali Kota di  Balai Kota Samarinda, Senin (21/6/2021) siang.

Dalam arahannya, Andi Harun mengakui adanya keterbatasan anggaran, sehingga TAPD diminta berpikir ekstra dalam merancang skema pembiayaannya. Sementara dari sisi pendapatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta menyiapkan jurus jitu untuk menggali segenap potensi secara maksimal.

“Yang paling penting, di satu sisi dihadapkan dengan persoalan keterbatasan anggaran, tapi di sisi lain ada program unggulan yang sudah menjadi visi-misi. Seperti penanganan banjir, Pro-Bebaya, kebersihan kota dan persampahan, juga masalah air bersih. Ini harus menjadi prioritas,” pesan Andi Harun.

Ia meminta TAPD agar fokus terhadap program-program unggulan meski di tengah keterbatasan anggaran. Ia juga mengaku telah menemukan dua calon investor potensial yang siap membantu membiayai masalah sampah dan air bersih. Sehingga lanjut dia, anggaran yang bersumber dari APBD bisa fokus untuk penanggulangan banjir, kebersihan dan tata kota, Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU), dan Pro-Bebaya sendiri.


“Banjir dan Pro-Bebaya tidak bisa ditawar-tawar. Jadi di Tahun 2022, Pro-Bebaya tetap jalan di semua RT. Begitu pula penanganan banjir,” tegas Andi Harun.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Kota Samarinda ini meminta agar TAPD bisa keluar dari jebakan anggaran dan berpikir ekstra. “Kita harus berani berubah, termasuk dalam hal penyusunan anggaran. Harus terukur dan sistematis. Terkait Bankeu (Bantuan Keuangan, Red) agar sesuai dengan visi-misi Pemkot Samarinda, sehingga bisa mengurangi beban kota,” ucap Andi Harun yang sudah makan asam garam sekitar 20 tahun di Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kaltim itu.

Hal senada disampaikan Rusmadi. Terkait penanganan banjir Pro-Bebaya, serta permasalahan kota lainnya, menurut dia harus menjadi prioritas. “Dalam penanganan banjir, tidak terlepas dengan sistem drainase Sungai Karang Mumus dan anak-anak sungai lainnya. Pengamanan bantaran sungai perlu juga dilakukan, dengan informasi larangan. Harus kita lakukan di awal daripada membongkar karena biaya besar lagi,” pesan Rusmadi.

Begitu pula masalah persampahan yang menurut dia, cukup menjadi masalah serius.

“Bicara permasalahan kota, maka itu kaitannya dengan masalah kebersihan, ketertiban, parkir, dan kemacetan. Ini harus menjadi perhatian kita,” pungkasnya. (DON/HER/KMF-SMD)