SAMARINDA, KOMINFONEWS — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. Rakor rutin mingguan ini berlangsung di Gedung Sasana Bakti Praja (SBP), kantor pusat Kemendagri di Jakarta, pada Senin (7/7/2025) pagi.

Pada Rakor kali ini, turut disampaikan paparan bertajuk *Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah*. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di peringkat ke-45 dari 185 negara di dunia, dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,87 persen. Menurutnya, hal ini menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong baik. Pemerintah pusat, lanjutnya, akan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan tersebut, yang tentu membutuhkan dukungan dari seluruh pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, semua strategi dan langkah-langkah yang disampaikan dalam Rakor ini harus diperhatikan dan dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah,” tegas Tito.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, M.Si. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat tiga komoditas pangan yang dominan mempengaruhi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), yaitu: beras, bawang merah, dan cabai rawit.

Tomsi menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menekan lonjakan harga beras. Ia juga mengimbau agar seluruh lembaga dan badan terkait dari tingkat pusat hingga daerah benar-benar mengantisipasi gangguan pasokan komoditas seperti cabai dan bawang merah yang kerap terpengaruh oleh kondisi cuaca ekstrem.

Usai mengikuti Rakor secara virtual dari Ruang Rapat BPKAD Kota Samarinda, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Hj. Yuyum Puspitaningrum, M.H., langsung memimpin Rakor internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda.

Dalam arahannya, Yuyum mengingatkan seluruh pihak terkait untuk terus berkoordinasi guna mendukung target pemerintah pusat yang menetapkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurutnya, pencapaian target ini memerlukan perhatian dan komitmen dari semua elemen.

Berdasarkan laporan BPS Kota Samarinda, tingkat inflasi *year-on-year* (yoy) hingga akhir Juni 2025 tercatat sebesar 1,77 persen. Sepuluh komoditas penyumbang inflasi tertinggi antara lain: emas perhiasan, kopi bubuk, beras, rokok kretek mesin, pasta gigi, kangkung, nasi dengan lauk, ikan gabus, minyak goreng, dan tarif dokter umum.

Sementara itu, inflasi *month-to-month* (mtm) Samarinda tercatat sebesar 0,61 persen. Komoditas yang paling berpengaruh di antaranya: transportasi udara, beras, bawang merah, rokok kretek mesin, pasta gigi, jagung manis, bahan bakar rumah tangga, tomat, bubur, dan ikan layang.

Memasuki bulan Juli, sejumlah komoditas yang diprediksi mengalami kenaikan harga dan perlu mendapat perhatian adalah beras, cabai, dan tomat.

Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada triwulan I tahun 2025 mencapai 7,15 persen. Menurut Yuyum, capaian ini cukup menggembirakan, namun seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tetap harus bekerja lebih keras agar target nasional sebesar 8 persen dapat tercapai.

Menutup rapat, Yuyum menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda atas keberhasilannya dalam merealisasikan pembangunan sebanyak 673 unit rumah**. Atas capaian tersebut, **Kota Samarinda menempati peringkat ke-5 nasional kategori kota terbaik dalam penganggaran program pembangunan 3 juta rumah. (MAF/KMF-SMR)