SAMARINDA.KOMINFONEWS-Demi penyempurnaan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda tahun 2025-2045, maka Pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) kota Samarinda menggelar forum konsultasi publik, untuk menghimpun masukan dan saran dari seluruh stakeholders.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Puri Senyiur, Selasa (11/12/2023) pagi tadi dibuka oleh Wakil Wali Kota Samarinda DR H Rusmadi.

Menurut Wawali RPJPD Samarinda tahun 2005 hingga 2025 berakhir. Maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemkot untuk menyusun kembali RPJPD dalam dua puluh tahun kedepan. 

Dan hal ini dilakukan secara serentak karena ada kaitannya dengan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah serentak nanti. Sehingga diharapkan bulan April tahun 2024 rencana ini bisa selesai dan Perda RPJPD ini bisa di sahkan pada bulan pada Agustus 2024 mendatang.

“Mengingat Forum konsultasi ini sangat penting bukan karena kita harus menjalankan amanah undang-undang 1945, melainkan juga sudah menjadi kewajiban kita untuk hadir bersama disini dalam mensatukan energi dan pikiran dalam rangka menyusun pembangunan samarinda untuk 20 tahun kedepan,”ungkapnya.

Rusmadi menjelaskan, jika beberapa hal yang nantinya menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan rencana awal, karena pada hakekatnya dalam penyusunan rencana rancangan ini harus memperhatikan kebijakan dan visi misi program-program prioritas 20 tahun kedepan pemerintah kota.

“Karena bijakan yang kita gunakan harus bermuara pada RPJMPN yang menetapkan 2045 Indonesia menjadi negara maju,”ucapnya.

Oleh itu, bijakan tadi yang harus menjadi dasar bagi Pemkot Samarinda agar bisa ikut memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

Apalagi tambah Wawali, posisi strategis Samarinda sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tentunya akan ikut berkembang menjadi satu ekosistem keberlanjutan dalam pembangunan IKN. Sehingga ia meminta semua element harus terus berbenah dengan menyusun program pembangunan yang selaras dengan program nasional.

Tetapi sambung dia, tetap yang menjadi perhatian dan konsen pemerintah adalah terhadap lonjakan pendudukan, sehingga ruang kebutuhan permukiman mulai dari sekarang harus mulai tata. Karena jika diabaikan, maka kedepan bakal muncul persoalan-persoalan sosial seperti pemukiman kumuh, kemacetan dan masalah sampah

“Jadi melalui forum konsultasi ini setidaknya kita sudah bisa menyusun langkah-langkah arah kebijakan antisipasi dalam upaya menjadikan samarinda sebagai kota metropolitan,”urainya.

Selain tambah mantan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim ini, kebutuhan dua puluh kedepan bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik saja, melainkan juga dibutuhkan akselerasi pembangunan dalam aspek sosial dan budaya. Terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kedepan yang  sehat secara fisik tapi juga berkarekater disiplin, produktif dan berkebangsaan. (CHA/KMF-SMR)