SAMARINDA. Ditengah merebaknya pandemi virus Corona Covid-19 tak menjadi halangan Pemkot Samarinda untuk menyelenggarakan Musrenbang Kota Samarinda Tahun 2020. Kali ini dilakukan melalui video teleconference lewat aplikasi Zoom Cloud Meeting di tempat kerja masing-masing, Selasa (7/4).
Musrenbang virtual ini diikuti Walikota Samarinda Syaharie Jaang, Wakil Walikota Samarinda M Barkati, Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi, Sekretaris Daerah Samarinda Sugeng Chairuddin, Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Hariyo Santoso, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Komisi, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah, Akademisi, Praktisi Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, unsur Forkopimda, Pimpinan Bankaltimtara, Bank Indonesia, Forum Anak, dunia usaha dan lainnya.
Kepala Bappeda Ananta Fathurrozi sebagai Ketua Panitia Musrenbang mengatakan perencanaan dalam rangka RKPD Tahun 2021 penguatan pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan berkelanjutan daerah yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
Dikatakannya Musrenbang ini sifatnya sangat penting, maka dilaksanakan dengan video teleconference menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Memang berbeda dengan rapat tahun lalu karena di tengah wabah Covid-19 untuk mendukung kelancaran Musrenbang kita harus menyesuaikan kondisi dengan konsep memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti menggunakan aplikasi Zoom Meeting,” terang Ananta.
Musrenbang sendiri membahas dan menyepakati beberapa RKPD program daerah dan dilanjutkan penyusunan rancangan akhir rencana kerja Kota Samarinda 2021 yang dijadikan dokumen tahunan seperti yang tertuang dalam Undang Undang.
“Musrenbang ini juga harus sinkron dengan Provinsi Kaltim dan sistem nasional. Mengingat dokumen dari Musrenbang ini menjadi dasar kita bersama menghasilkan input yang selaras dengan tujuan dapat tercapai jika bercermin dalam beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bebas korupsi, ruang kota layak huni, mewujudkan masyarakat Samarinda yang sehat berkarakter,” ucapnya.
Kemudian juga bercermin harmoni dan budaya, kehidupan beragama, optimalisasi pengendalian banjir, pendidikan, pengembangan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lainnya.
“Jadikan acara ini sebagai proses penjaringan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan keuangan daerah. Dalam penyusunan harus mengedepankan kepentingan umum dan penuh tanggung jawab supaya penyusunan kedepannya agar tidak menyimpang dari RKPD ini,” jelasnya.
Sementara Walikota Samarinda mengapresiasi semua komunikasi dan kritikan, serta masukan di Musrenbang.
Dikatakan Jaang beberapa masalah yang segera dilaksanakan adalah dari DPRD Kota Samarinda ada 3 hal pokok pikiran penting berkembang yang menjadi aspirasi masyarakat, pengaman jaringan sosial untuk wartawan yang disampaikan oleh PWI, kebijakan fiskal masalah pajak personal sebagai contoh keterlambatan pembayaran pajak di tengah Covid-19.
Menanggapi dari dari forum anak iklan rokok yang ada di samping Rumah Jabatan segera dibuka. Kepada Dinas terkait diminta Jaang segera mengeksekusi.
“Kita juga akan merealisasikan memperbanyak taman di setiap Kecamatan,” beber Jaang lagi.
Ditekankan Jaang masalah ekonomi juga tak kalah penting saat wabah Covid-19.
“Semalam saya mencoba turun sendiri tanpa protokoler untuk mengecek kondisi beberapa ruas jalan Kota Samarinda memang sepi, dengan adanya Covid-19 ini ekonomi kita sangat menyedihkan. Karena himbauan dari Pusat memang tidak diperbolehkan berkumpul banyak orang, kurangi aktifitas dan selalu jaga jarak,” jelas Jaang.
Sekda Samarinda sebagai narasumber menjelaskan RPJMD terakhir tahun 2016-2021 yang mana tahun depan harus sudah selesai. Harapannya memang RKPD 2021 bisa bersinergi dengan Provinsi, serta akan disesuaikan dengan program prioritas Kota Samarinda seperti program unggulan yang berhubungan langsung dengan publik terhadap masyarakat.
“Pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk, penanggulangan kemiskinan, peningkatan objek pariwisata, pemenuhan ruang layak huni konektifitas menuju bandara dan lainnya, menciptakan komoditi unggulan Samarinda sebagai kota penyangga IKN.
“Dalam situasi wabah Covid-19 ini UMKM kita tidak bisa menjalankan kegiatan, ancaman gangguan kesehatan juga tidak dapat disepelekan. Dengan melihat kondisi eksternal tadi, maka peningkatan dan merelokasi semua kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD ada koreksi, serta digunakan untuk kegiatan rekofusing pemberdayaan ekonomi, penyediaan alat pelindung diri, suplemen, perawatan rumah sakit dan sebagainya,” bebernya.
Sedangkan Ketua DPRD Kota Samarinda sebagai narasumber menambahkan DPRD memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkot Samarinda dalam menangani tersebarnya virus Covid-19 ini. Adapun dari dengar pendapat berdasarkan penyerahan aspirasi pokok pikiran DPRD Kota Samarinda dengan kesimpulan, serta rekomendasi pikiran : 1. Pra sarana wilayah sarana infrastruktur jalan, pendidikan sosial budaya dan kesehatan, hak asasi manusia untuk memenuhi hak-haknya. 2. Penanggulangan banjir pembenahan drainase di seluruh Kota Samarinda, normalisasi sungai di Jl P.M Noor. 3. Pelayanan masyarakat puskesmas pembantu menjadi 24 jam ditambah pelayanan posyandu. 4. Untuk pendidikan dilakukan pembangunan semua sektor di seluruh Kecamatan. 5. Pembangunan infrastruktur semenisasi, penampungan sampah untuk memperindah kota. 6. Ekonomi masyarakat diadakan pelatihan menjahit dan sebagainya untuk masyarakat menengah ke bawah, karang taruna. 7. Pertanian hidroponik, hewan ternak domba di Sungai Siring. 8. Untuk penanggulangan bencana ditambah transportasi mobil pemadam di setiap Kelurahan ada mesin pompa portabel yang sulit dimasuki oleh Damkar. 9. Kehidupan beragama dengan menggiatkan habsyi, untuk terus melestarikan budaya seperti kuda lumping. 10. Prestasi pemuda dengan pembangunan lapangan badminton dan bola voly di kelurahan. (KMF5)
Penulis: Afdani — Editor: Doni
