SAMARINDA. Akhirnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemkot dengan KPU Kota Samarinda Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Samarinda 2020 dan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bawaslu Kota Samarinda Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Samarinda 2020 telah dilakukan penandatanganan dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman parkir Balaikota, Selasa (1/10).
Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin mengungkapkan dana kegiatan daerah (pilkada) yang tertuang dalam NPHD akan dicairkan Pemkot secara bertahap.
Seperti diketahui, dana pilkada hanya bersumber dari NPHD. Dana tersebut merupakan hasil perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah dengan KPU, Bawaslu dan institusi keamanan di wilayah masing-masing.
"Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 44 tahun 2015 tentang Pengolahan Dana Kegiatan Pilkada akan dicairkan secara betahap. Pertama 40% kemudian tahap kedua 50% empat bulan sebelum masa pemungutan dan tahap ketiga 10% satu bulan sebelum masa pemungutan," ungkap Sugeng.
Selanjutnya Kabag Administrasi Pembangunan Suryo Priyo Raharjo mengatakan total dana usulan KPU Kota Samarinda mencapai 56 milyar dan dana yang ada dari APBD untuk KPU senilai 45,3 milyar terdiri dari 1,3 milyar di perubahan dan 44 milyar murni untuk di tahun 2020.
"Untuk mencapai dana usulan yang ada ini perlu diteruskan ke Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ini telah tertuang di NPHD," terangnya.
Demi kelancaran seluruh proses tahapan Pilkada Serentak 2020 Pemkot Samarinda menyetujui usulan yang diberikan KPU.(kmf7)
Penulis: Akbar --Editor: Doni
