SAMARINDA. Kehadiran pengemis atau orang terlantar masih menjadi masalah klasik bagi Pemkot Samarinda. Khususnya terkait masalah pendanaan untuk pemulangan para pengemis tadi bila terjaring razia oleh operasi Satpol PP, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Samarinda Ridwan Tassa mengatakan, tak hanya sebatas masalah biaya pemulangan saja, jika pengemis tadi sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit juga menjadi tanggungan Pemerintah.
"Karena lebih kepada kemanusiaan terkadang kami di kantor malah patungan untuk membantu biaya perobatan mereka jika dilarikan ke rumah sakit," kata Ridwan saat menyampaikan masukan dalam agenda rapat rencana alokasi dana emergency untuk penanganan orang terlantar, di Balaikota, Rabu (8/5).
Dia menjelaskan, saat sekarang pemanfaatan asuransi BPJS untuk mereka yang sakit tidak lagi semudah seperti tahun 2018, khususnya terkait masa aktif kartu.
"Kalau tahun kemarin ada orang terlantar yang sakit kita bisa menggunakan fasilitas BPJS dengan mengurus administrasi masa aktif kartu bisa langsung tiga hari kemudian. Kalau saat ini aktisivasi kartu bisa 1 hingga 2 bulan. Yang jadi masalah selama proses aktisivasi tadi siapa yang menanggung biaya berobatnya selama sebulan di rumah sakit,"keluh Ridwan.
Begitu juga terkait razia yang kerap dilakukan Satpol PP, saat para pengemis tadi terjaring pihaknya kebingungan untuk penanganan langkah selanjutnya.
"Biasa kalau terjaring, setelah kami wawancari lalu kami lepas lagi. Karena bingung mau dipulangkan ke daerah asal tapi keterbatasan dana, jadi memang saat ini tidak ada solusi bagi mereka,"celetuknya.
Ridwan berharap, lewat APBD perubahan setidaknya ada pos anggaran khusus penanganan bagi orang-orang terlantar yang ada di Samarinda. Tak hanya terkait masalah biaya berobat, makan hingga pemulangan saja, tapi juga hingga ke masalah biaya pemakaman bagi mereka yang harus tutup usia karena sakit yang diderita.
Sementara, Sekretaris Daerah Samarinda Sugeng Chairuddin saat memimpin langsung rapat tersebut dalam arahannya mengakui jika Samarinda bukan hanya sebagai kota tujuan bisnis dan wisata tapi juga tujuan bagi orang terlantar.
Agar tidak terus bertambah, keberadaan mereka harus segera diantisipasi. Caranya sebut Sugeng melalui penganggaran di APBD untuk mengeksekusi kembali mereka yang masuk ke kota Tepian tanpa memiliki kartu identitas penduduk setempat.
"Saya pikir anggaran untuk masalah ini bisa dijadikan skala prioritas, jadi sekarang tinggal Bappeda mencarikan solusi dimana post anggaran ini disisipkan, mungkin di dinas Sosial atau Bagian Kesra. Terserah yang penting di perubahan anggaran tadi sudah harus ada," pinta Sugeng.
Mengingat mereka yang terlantar sudah jelas diatur dalam undang-undang bahwa dipelihara oleh negara.
Sekarang sambung Sekda, bagaimana menyikapi mulai dari mengurusi makannya, berobat saat sakit hingga ke proses pemulangan ke tempat mereka asal. (KMF4)
Penulis: Ahmad Haidir
