SAMARINDA.KOMINFONEWS-Sebagai Ibu Kota provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kota Samarinda membutuhkan banyak infrastruktur. Hal ini seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk setiap tahun. Sementara pemerintah dituntut agar bisa mengimbangi melaui bersinergi dengan perkembangan pembangunan kota.

Oleh itu, agar program pembangunan infrastruktur ini tidak selalu bertumpu pada APBD, maka Pemkot Samarinda harus mengatur strategi untuk mengejar pembangunan bisa berjalan sesuai target. Salah satunya dengan mendorong skema pembiayaan melalui  sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sedikitnya ada 5 proyek yang diusulkan dalam KPBU nanti. Diantaranya :

1. Pembangunan sarana pariwisata di sungai Mahakam
2. Pembanguan Rumah Sakit Umum Daerah
3. Pembangunan moda transportasi modern Sky Train
4. Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tersebar di Kota Samarinda
5. Pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan curah di Palaran.

“Jadi kelima proyek ini hasil review kami bersama Bappenas terkait proyek mana saja yang bisa di KPBU kan. Karena jujur kondisi fiskal kita saat ini sedang tidak sehat sedangkan kebutuhan kita besar khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Sehingga agar teman-teman bisa berlari cepat dalam menyelesaikan pembangunan maka dianggap perlu skema pembiayaannya yang di kerjasamakan dengan badan usaha,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Dr H Sugeng Chairuddin dalam rapat koordinasi terkait proyek SKPBU, Rabu (6/10/2021) di gedung Balai Kota.

Sugeng berharap setelah pertemuan siang itu, lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan proyek tadi bisa langsung tancap gas dalam merancang studi pendahuluan. 

Ia memasang target 2 hingga 4 bulan setidaknya studi tadi bisa selesai dan langsung di konsultasikan ke pemerintah pusat. 

“Karena ke lima proyek ini inisiatif dari pemerintah maka sesuai arahan pak Wali Kota studi pendahuluannya harus dibuat oleh OPD yang berkaitan dengan proyek tadi. Kalau berjalan mulus hitungan kami 46 bulan proyek ini sudah selesai terbangun, ya paling cepat dua tahunan,” kata Sugeng.

Sementara, Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun menambahkan, alasan pembiayaan melalui skema KPBU karena keterbatasan Pemkot dalam masalah pembiayaan. Mengingat APBD Kota Samarinda yang mencapai Rp 3 triliun ini lebih banyak terbebani untuk belanja pegawai hingga diatas 50 persen.

Sementara, pembiayaan kebutuhan infrastruktur kota sendiri cakupan dananya lebih besar dari hasil pendapatan daerah (PAD) kota.

“Padahal disisi lain kita juga dituntut untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi terhadap kebutuhan infrastruktur disemua sektor imbas dari pertumbuhan penduduk tadi. Jadi solusinya mulai sekarang saya mengajak teman-teman di Pemkot harus inovasi mencari dana-dana sektoral bisa melalui APBN dengan DAK dan juga kekuatan pembiayaan dari badan usaha,” ujar Wali Kota.

Ia menambah, sebenarnya skema KPBU sudah diatur dalam pasal 3  Peraturan Presiden (Perpres) no 38 tahun 2015. Dimana menurut dia peraturan tadi dibuat memang untuk mewadahi dan mewujudkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum.

Walaupun nantinya pasti ada profit oriented yang diharapkan oleh pihak swasta dalam pengelolaan pasca selesai pembangunan proyek yang diusulkan pemerintah tadi.

“Tapi setidaknya bagi kita ini menjadi solusi untuk membiayai pembangunan. Contoh seperti di bidang kepariwisataan, bisa jadi potensi sungai Mahakam jika dikelola dengan baik hasilnya bisa sama seperti Danau Toba di Sumatera. Begitu pun dengan Rumah Sakit Daerah kita harapannya  jika Badan Usaha yang bangun dan kelola mungkin fasilitas dan pelayanan juga akan lebih baik setara rumah sakit swasta pada umumnya. Sedangkan Sky Train, khusus Moda Transportasi ini akan menjadi tantangan bagi kita dalam mewujudkan transportasi modern untuk memudahkan akses  transportasi dari kota menuju bandara APT Pranoto,” tutup Wali Kota.(CHA/DON/KMF-SMD)