SAMARINDA. KOMINFONEWS - Wakil Wali Kota Samarinda, Dr H Rusmadi mengatakan Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot) bersama pemangku kepentingan yang lain kini terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC). Tentu saja agar menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses kebutuhan pelayanan kesehatan yakni secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

"Hasil rapat yang penting tadi adalah semua peserta rapat berkomitmen dalam rangka untuk semangat gotong royong, mencari solusi bagaimana masyarakat yang sakit ini bisa terlayani. Tentu ini semua sudah teramanahkan didalam UU (Undang-Undang) Nomor 40 Tahun 2004 yaitu terkait dengan sistem jaminan  kesehatan nasional," kata Wawali seusai memimpin Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, di Ruang Rapat Utama Balaikota, Kamis (9/9/2021) siang.

Orang nomor dua di Samarinda ini juga mengatakan ada tiga outcomes yang menjadi target utama didalam cakupan kesehatan semesta, yaitu pertama, penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan esensial (essential health services) yang berkualitas. 

Kedua, pengurangan jumlah orang menderita kesulitan keuangan untuk kesehatan. Ketiga, penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan essensial pada pelayanan kesehatan primer (primary health care).

"Salah satu solusinya adalah kita harus mencapai UHC syaratnya yaitu warga Kota Samarinda 98 persen harus tercover dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan)," kata Wawali.

Oleh sebab itu mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim ini mengatakan pihaknya akan terus menerus berusaha untuk membantu masyarakat khususnya yang kesulitan untuk membayar iuran maupun menjadi peserta BPJS.

"Semuanya sebenarnya sudah terbagi menjadi tiga segmen yang pertama segmen pekerja penerima upah. Segmen ini tidak ada masalah karena didalamnya ada Pegawai Negeri, TNI dan Polri, kemudian yang kedua adalah segmen untuk pekerja bukan penerima upah atau swasta. Segmen inilah yang justru perlu kita dorong karena yang termasuk didalam BPJS mandiri ini tidak semua masyarakat kita ada yang mampu. Jadi hal ini lah pemerintah harus turut hadir dan membantu masyarakat, kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang miskin yang sebenarnya ini sudah tercover dengan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah pusat sehingga ini diharapkan semua masyarakat Samarinda harus memiliki jaminan kesehatan," tuturnya (BAR/DON/KMF-SMD)