SAMARINDA. Transparansi penggunaan anggaran Covid-19 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, giat hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Pansus DPRD Samarinda dengan Tim Gugus Tugas di ruang paripurna disiarkan live, Jumat (17/07) siang.

Hearing dihadiri langsung Kepala Sekretariat Gugus Tugas sekaligus Sekda Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Subandi, Asisten I Tejo Sutarnoto, Asisten III Ali Fitri Noor, Plt Kepala Dinas Kesehatan Ismed Kosasih, Sekretaris BPBD Hendra AH.

Hearing secara live dengan tujuan transparan kepada masyarakat ini, dimana sehari sebelumnya ada demo mahasiswa ingin mengetahui kejelasan anggaran Covid-19. Adapun keluhan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD dan para audien yang hadir mengenai demo mahasiswa yang terjadi di depan kantor DPRD menuntut kejelasan bantuan sosial menyangkut tentang Covid-19.

"Bantuan sudah kami bagikan kepada masyarakat dan mahasiswa yang terdampak. Apabila ingin kabar berita yang lengkap buka di website. Kami sudah taruh semua disitu,” jelas Sugeng.

Terkait masalah nama-nama yang harus mendapat bantuan yang belum diperbaharui oleh Dinas Sosial, Sekda menekankan bahwa nama harus diperbaharui tahun 2020. Karena terkait pada warga yang pindah dan meninggal.

Dalam rapat itu Sugeng menyampaikan akan memperketat pengawasan terhadap masyarakat.

"Untuk sementara Fase Relaksasi di Kota Samarinda ini belum dicabut, masih masa pengawasan saja. Tapi apabila nanti ke depannya harus dicabut, maka kami akan cabut,” ujar Sugeng. (thr/don/kmf-Smd)