SAMARINDA. Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Samarinda terus meningkat, bahkan angka kematiannya telah melampaui rata-rata nasional yang berkisar 4,4 persen. Sedangkan Samarinda sudah 6,3 persen, sehingga sesuai instruksi ketua Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Samarinda yang juga Walikota Samarinda Syaharie Jaang untuk dilakukan rapat koordinasi demi ditemukan langkah strategis.

Rapat yang dikoordinir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin secara virtual Selasa (02/09) diikuti Walikota Samarinda, Dandim 0901/Samarinda Kol Inf Oni Kristiyono, Dandenpom VI/1 Samarinda Mayor CPM Teguh Ariwibowo, ketua Pengadilan Negeri Hongkun Otoh, ketua MUI Samarinda KH Zaini Naim, ketua Pansus Gugus Tugas Covid-19 Abdul Rofiq, Kapolresta Samarinda yang diwakilkan, Binda Kaltim, BPS Samarinda, para Asisten, anggota Gugus Tugas Samarinda dan Camat.

“Rakor ini seperti perintah Bapak Walikota tadi pagi karena sangat mendesak untuk segera diambil langkah-langkah strategis kedepan. Update kemarin jumlah yang terkonfirmasi positif sudah mengkhawatirkan kita dengan jumlah 981 hampir 1.000,” ucap Sugeng.

Kemudian lanjutnya yang sembuh 582 orang, meninggal positif 39 orang namun yang dikubur di pemakaman khusus Covid-19 sebanyak 50 orang atau 11 orangnya ini probable dan dari luar Samarinda. Menurutnya peningkatan cukup tinggi jika dibandingkan gelombang I lalu.

“Ini yang membuat kita cemas, jumlah kasus naiknya tajam dibandingkan Maret-Juli. Bulan Juli kita masih santai, September ini naiknya luar biasa,” tegas Sugeng.

Dikatakan Sugeng ini angka belum termasuk yang tanpa gejala. Apalagi kapasitas pemeriksaan PCR di Samarinda tidak dapat memenuhi kebutuhan skrining kontak erat yang masif.

Dirincikannya, swab PCR telah dilaksanakan sebanyak 12.899, kemudian swab antigen sekitar 1.200-an, IFA sudah 13.009 dan rapid non IFA 15.000.

“Ini belum cukup,” tegas Sugeng.

Sugeng membeberkan belum datangnya mobile PCR yang dipesan Pemkot Samarinda menambah permasalahan yang ada, padahal ini sangat diperlukan.

“Mobile PCR yang dipesan belum datang. Dinkes akan bersurat ke distributor. Bila tidak ada kepastian akan dibatalkan. Padahal janjinya setelah kita bayar akan dikirim 3 hari kedepan. Ini kita sudah bayar separo dan jika lewat 1 bulan sesuai kontrak akan kita blacklist,” tandas Sugeng.

Sugeng juga menyampaikan adanya keterbatasan SDM tenaga kesehatan (nakes) yang mampu memberikan pelayanan karena banyaknya klaster nakes yang belum selesai.

“Dinkes minggu ini akan melaksanakan pelatihan swab bagi seluruh petugas Puskesmas untuk mempersiapkan tenaga di puskesmas bergerak secara aktif untuk testing, tracking, treatment dan memutus rantai penularan. Ini langkah terakhir untuk mengatasi keterbatasan dan jumlah positif terus bertambah,” tandasnya.

Sementara Walikota Samarinda yang sedang berada di Surabaya mengikuti kualifikasi program Doktor nya menyampaikan catatan penting di kondisi sekarang ini, dimana bukan hanya jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan namun bagaimana pelaksanaan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19.

“Pelaksanaan Perwali Nomor 43 kita benar-benar bisa melakukan penegakan dan perlu kita membatasi orang berkerumun jika tidak akan kita tindak. Kemudian perlakuan jam malam sampai jam 9 dan malam minggu jam 10,” kata Jaang.

Dikatakan Jaang juga tidak akan memberikan rekomendasi seperti sekarang ini dimana ketika mau mengadakan acara mengajukan ke gugus tugas meski mencantumkan 30 persen.

“Termasuk juga pasar, perlu kita batasi. Hanya buka sampai jam sekian. Apalagi kita tahu di Samarinda ini ada pasar 24 jam. Bukan kita tutup 100 persen, tapi batasi waktunya,” tegas Jaang lagi.

Sementara Dandim Samarinda menyarankan agar dilakukan terobosan besar seperti pencanangan Samarinda Tangguh, bukan lagi kecamatan dengan posko di Kodim atau Polres.

“Betul-betul bekerja untuk mencegah penyebaran Covid-19. Satgas harus solid dan efektif,” pungkasnya. (don/kmf-smd)