SAMARINDA. Penyebab banjir di Samarinda tak lepas karena penyempitan luasan badan Sungai Karang Mumus pada segmen belakang Pasar Segiri. Untuk menyelesaikan masalah ini, bukan pekerjaan rumah yang mudah. Kini Pemkot Samarinda dikejar deadline untuk menyelesaikan relokasi 234 bangunan rumah di atas tanah Pemerintah di kawasan RT 28. Karena terhitung mulai bulan depan, proyek pembangunan pemasangan pagar di bibir sungai sudah mulai dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan.

Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin ketika memimpin rakor Senin (30/06) kemarin mengatakan kalau kondisi luasan badan Sungai Karang Mumus (SKM) saat ini sudah sangat memprihatinkan. Karena lebar sungai yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan lebar sungai aslinya.

“Idealnya lebar sungai itu harusnya mencapai 40 meter, tapi kondisi saat ini hanya kisaran 25 meter saja,” kata Sekda.

Jadi sambung dia, tak heran jika imbasnya ada sebanyak 59 ribu Kepala Keluarga harus menjadi langganan korban banjir setiap tahunnya jika itensitas curah hujan cukup tinggi, belum lagi ditambah pasang air sungai. Hal ini dikarenakan SKM tidak bisa lagi menampung debit air yang turun dari hulu akibat terjadinya penyempitan tadi.

“Jadi kalau ada yang bilang pembongkaraan nanti tidak memperhatikan kondisi ekonomi warga di saat menghadapi masa pandemi Covid-19, saya pikir sangat tidak relevan. Karena kami juga harus memikirkan nasib 59 ribu warga yang menjadi langganan kebanjiran setiap lebaran Idul Fitri, bahkan mereka juga bisa dikatakan korban pandemi Corona di Samarinda kemarin,” kata Sugeng.

Sehingga lanjutnya, Pembongkaran bangunan rumah di SKM Senin nanti sudah menjadi harga mati dan memang menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi masalah banjir di Samarinda dengan melakukan pelabaran badan Sungai Karang Mumus di Segmen Pasar Segiri.

Bahkan Pemkot sendiri tidak ingin kehilangan momen apabila eksekusi pembongkaran nanti molor lagi.

Oleh karena itu, mantan Kepala Bappeda Samarinda ini berharap warga SKM bisa memahami dan juga bisa menerima dengan lapang dada kebijakan yang diambil Pemerintah.

“Apalagi ini tahun terakhir Pak Wali menjabat, jadi setidaknya kebijakan beliau untuk serius menanggulangi masalah banjir tidak dipandang sebelah mata. Lagipula mereka yang berpuluh-puluh tahun  tinggal di atas tanah Pemerintah sudah cukuplah kita beri kelonggaran. Jadi saatnya sekarang mereka kembali memberikan kontribusi kepada Pemerintah dengan bersedia membongkar bangunannya dan pindah ke tempat yang lebih layak,” ungkapnya. (cha/don/kmf-smd)