SAMARINDA. Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen akan memperjuangkan 1.314 warga binaan Rumah Tahanan Klas II A Sempaja Samarinda yang hingga saat inj belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Hal ini terungkap dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Ruang Rapat Wawali, Selasa (12/2).
"Kami minta Disdukcapil segera melakukan perekaman terhadap warga binaan yang belum mempunyai
NIK. Kalau perlu minta Disdukcapil Provinsi untuk memfasilitasi perekaman online," ucap Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin.
Karena menurutnya cara cepat untuk mengatasi ini ada melalui perekaman sistem online.
Lebih lanjut Sugeng meminta agar OPD terkait untuk cepat dilaksanakan karena deadline menyerahkan ke KPU adalah bulan Februari.
"Dari koordinasi dan kerjasama yang baik, semua bisa dapat terselesaikan dengan baik," tuturnya.
Sekretaris Disdukcapil Samarinda M Subhan mengutarakan saat tengah melakukan pendataan agar hak konstitusional para tahanan dan narapidana dapat digunakan.
"Data yang dikirim di Rutan Sempaja sejumlah 1.492 orang dan saat dikroscek ke lapangan dari data yang ditemukan hanya 178 orang. Itu berarti masih 1.314 org yang masih belum menjadi DPT," bebernya.
Menurutnya ada beberapa persoalan, pertama banyak di lapangan warga binaan di lapas belum memiliki NIK. Kemudian, kedua data yang diberikan oleh pihak Lapas hanya nama, binti dan alamat tidak ada data yang menyertakan NIK.
"Dengan persoalan ini, kami tidak tahu pasti apakah warga binaan di lapas tersebut warga Samarinda atau warga yang di luar Samarinda,” ungkap Subhan.(kmf7)
Penulis: Akbar
