SAMARINDA. Sisa lahan kumuh di kota Samarinda perlahan mulai selesai. Melalui program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), tahun 2019 Pemkot Samarinda bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kini menyasar kawasan bantaran Sungai Karang Mumus. Nantinya di kawasan tadi akan dibangun taman kota dengan merelokasi terlebih dahulu sejumlah rumah yang sebelummya menempati di kawasan tersebut.
“Saat ini memang masih tersisa dua bangunan, tapi insya allah dalam beberapa hari bangunan siap dibongkar agar program Kotaku ini bisa berjalan sesuai schedule,” ujar Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairrudin usai memimpin rakor pelaksanaan program Kotaku di Samarinda, Rabu (22/5) siang, di Balaikota.
Ia menjelaskan perencanaan desain sendiri untuk program tadi sudah tidak menjadi kendala. Sehingga sambung dia terhitung bulan Juni sudah bisa dilakukan pelaksanaan lelang untuk memilih pihak ketiga yang akan mengerjakan proyek tersebut.
“Memang usulan dari teman-teman Kementerian PUPR tadi meminta agar jembatan yang ada disalah satu kawasan sungai Karang Mumus agar dibongkar karena memang tidak ada dalam perencanaan desain. Kalau masih dipertahankan akan menganggu pelaksanan waktu lelang dan bakal mundur otomatik pengerjaan proyeknya juga akan molor,” tutur Sekda.
Oleh itu, terkait pembongkaran jembatan tadi, dirinya akan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota.
“Kalau memang jembatan tadi sifatnya urgent bagi warga sekitar, alternatif lain mungkin setelah proyek program kotaku sudah selesai nanti Pemkot bakal bangunkan lagi jembatan tadi dengan biaya APBD,” ungkapnya.
Karena tambah Sugeng, Pemkot sendiri berharap proyek Kotaku bisa berjalan tepat waktu, sehingga bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap tata letak Kota Samarinda.
Perlu diketahui, Kotaku adalah program nasional yang diluncurkan sejak tahun 2016 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaan disupport melalui dana APBN. Dalam program tersebut, Pemkot telah berhasil memperkecil jumlah kawasan kumuh yang sebelumnya seluas 500 hektar lebih, menurun menjadi 69,9 hektar pada 2018 yang lalu. (kmf4)
Penulis: Ahmad Haidir -- Editor: Doni
