SAMARINDA. KOMINFONEWS - Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun kembali menekankan hal penting di tengah fenomena kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Ia menyebut tak ada pilihan lain selain memperkuat diri dengan berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pemangkasan dana TKD bukan akhir dari langkah. Samarinda menjawab dengan kedisiplinan dan inovasi. Kami percaya, dengan kerja keras dan pengelolaan yang bijak, setiap keterbatasan bisa menjadi awal dari kemajuan baru," ujar Wali Kota saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan Tahun 2026 bertajuk 'Disiplin Anggaran dan Kreativitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD', Kamis (16/10/2025) sore.
Dalam Rakor yang menghadirkan segenap pejabat mulai dari Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekerataris OPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, hingga camat dan lurah itu, Wali Kota menjabarkan banyak hal.
Orang nomor satu di Kota Samarinda ini juga menyebut pemangkasan ini juga sudah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan pada pengantar nota keuangan APBD 2026, bahwa TKD 2026 berkurang hingga hanya menjadi Rp650 triliun atau setara 17 persen dari total APBN 2026 yang telah disahkan.
Meski begitu, Wali Kota mengaku optomis jika semua pihak mampu bersinergi. Bahkan hal itu sudah ia buktikan selama ini. Sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Samarinda pada 2021 lalu, APBD Samarinda saat itu hanya senilai Rp2,57 triliun. Selanjutnya dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Hingga di APBD 2025 kini mencapai Rp5,8 triliun.
"Begitu pula dengan PAD. Dari yang semula di tahun 2021 senesar Rp280 miliar, naik menjadi Rp1,2 triliun di tahun 2025. Jadi kita tetap yakin. Justru yang paling terdampak itu daerah-daerah yang 80 persen dari postur APBD-nya bergantung pada TKD," ungkapnya.
Ia mengatakan Rakor tersebut menjadi forum yang sangat penting sebagai upaya adaptasi dan mitigasi atas pemangkasan TKD. Politikus sarat pengalaman itu menganalogikan konsep pembangunan itu seperti pesawat dengan dua engine atau mesin, yakni public sector engine yakni pembangunan oleh pemerintah dan privat sector engine yakni pembanguna oleh pihak swasta.
"Jadi dua engine ini harus seimbang. Satu saja engine bermasalah, maka terjadi ketidakseimbangan. Makanya, keduanya harus bisa saling bersinergi. Salah satunya terkait kemudahan proses izin usaha. Saya minta agar segera menemukan formula yang ideal, agar pembangunan di kota ini bisa tetap berjalan normal," pungkasnya. (HER/KMF-SMR | AFDANI/DOKPIM)
