SAMARINDA. KOMINFONEWS - Memasuki pekan terakhir Oktober 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang akhir tahun. Kenaikan harga cabai, kelancaran distribusi, potensi gangguan cuaca, dan penguatan pasokan menjadi perhatian untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, SE, MM, Senin (26/10/2026). Rapat berlangsung dari Ruang Rapat Wawali, Lantai III, Balai Kota Samarinda, dengan dihadiri pula Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Idfi Septiani, S.STP, M.Si, serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda.

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Pembahasan menitikberatkan pada antisipasi kenaikan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun, termasuk melalui operasi pasar bersama Perum Bulog dan pemantauan langsung terhadap harga serta ketersediaan bahan pokok. Rakor juga dirangkaikan dengan pembahasan isu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Tomsi meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan harga dan pasokan di lapangan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memantau kondisi pasar, tetapi juga mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penyelesaian secara konkret.

Di Samarinda, harga cabai menjadi salah satu perhatian utama. Berdasarkan laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang Tani) Kota Samarinda, harga cabai merah keriting mencapai Rp95.000–Rp100.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar dan cabai tiung berkisar Rp80.000–Rp85.000 per kilogram.

Menanggapi kondisi tersebut, Saefuddin menekankan pentingnya pengendalian harga yang didukung ketersediaan pasokan dan pengembangan produksi lokal. Menurutnya, potensi wilayah perlu dimanfaatkan agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Harapan kita, komoditas yang bisa ditanam di Samarinda dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita bisa mendorong kampung-kampung, kelompok PKK, maupun desa wisata untuk menanam cabai di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Saefuddin juga menyoroti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak pada 21 Oktober 2026. Berdasarkan laporan Dinas Ketapang Tani Kota Samarinda, kegiatan tersebut berlangsung lancar. Sekitar dua ton beras dan 150 dus Minyakita habis terjual. Komoditas lain, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, turut disediakan dengan dukungan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Meski demikian, Saefuddin meminta agar pelaksanaan intervensi pangan terus dievaluasi. Pengecekan harga ayam di pasaran dan evaluasi bazar pangan perlu dilakukan untuk memastikan harga yang ditawarkan benar-benar terjangkau serta tidak lebih tinggi daripada harga pasar. Ia menegaskan bahwa program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat produksi lokal, Pemkot Samarinda mendorong kerja sama antardaerah untuk menjaga kesinambungan pasokan. Sejumlah peluang pasokan dari Surabaya, Makassar, dan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dikaji lebih lanjut. Saefuddin meminta perangkat daerah terkait memetakan potensi pemasok dan jalur distribusi agar rantai pasok lebih efisien serta biaya distribusi dapat ditekan.

Faktor cuaca juga menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas pasokan. BMKG Samarinda memaparkan bahwa wilayah Samarinda masih berada pada fase akhir musim kemarau. Awal musim hujan diprakirakan berlangsung bertahap pada pertengahan hingga akhir November, dengan puncak musim hujan pada Desember.

Perubahan cuaca tersebut perlu diantisipasi karena berpotensi memengaruhi produksi dan distribusi komoditas pangan dari daerah penghasil. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga di tengah perubahan kondisi cuaca.

Di luar persoalan pangan, Saefuddin turut menyoroti ketertiban umum menyusul kasus pencurian kabel bawah tanah melalui aktivitas penggalian jalan umum. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan penggalian jalan di wilayah Kota Samarinda harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dan pemangku wilayah setempat, sekurang-kurangnya di tingkat kecamatan. Penegasan tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan di ruang publik berlangsung tertib, terkoordinasi, dan tidak membuka celah bagi tindakan yang merugikan masyarakat.

Melalui penguatan produksi lokal, pemantauan harga, evaluasi intervensi pangan, efisiensi distribusi, dan kerja sama antardaerah, Pemkot Samarinda berupaya merespons dinamika pasar secara terukur. Di bawah koordinasi TPID, berbagai langkah tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan tekanan harga, dan melindungi daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. (RAF/VE/HER/KMR-SMR | FOTO: JIR/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda