SAMARINDA. Efek positif Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia, Samarinda sebagai penyangga IKN menjadi prioritas oleh Komisi V DPR RI untuk dukungan program pengendalian banjirnya. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI saat Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi yang langsung dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Al-Kadrie ke Samarinda, tepatnya di Waduk Benanga Lempake dan aula rumah jabatan Walikota Samarinda, Kamis (23/1).
Dalam pemaparan di aula rumah jabatan seusai peninjauan ke Waduk Benanga Lempake, sebanyak 9 anggota Parlemen di Senayan itu kompak menjadikan program prioritas Komisi V DPR RI untuk pengendalian banjir Samarinda, yakni selain Irwan dari Dapil Kaltim ada juga Syarief dari dapil Kalimantan Barat, Bambang Suryadi, Tamanuri, Ishak Mekki, Syahrul Aidi Maazat, Mochamad Herviano, M Rifqinizamy Karsayuda dan Muhammad Aras.
Dukungan ini, selain erat kaitannya dengan menyongsong IKN RI, juga ada faktor kedekatan moril. Seperti diakui M Rifqinizamy yang berasal dari dapil Kalimantan Selatan sewaktu kecil tiap liburan sekolah ke Samarinda dan Aras dari dapil Sulawesi Selatan pernah menempuh pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Samarinda.
“Samarinda sebagai salah satu daerah penyangga ibukota negara, perlu dari dini ditata dengan baik. Kita punya istilah prioritas dalam program pembangunan. Kalau presiden ada prioritas presiden, kita di komisi juga ada prioritas. Program pengendalian banjir di Samarinda menjadi prioritas Komisi V,” ucap Bambang dari Fraksi PDIP.
Bambang berharap dengan pengerukan benanga yang akan dikerjakan tahun 2020 dengan anggaran Rp 26 Milyar melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III bukan hanya kapasitas penampungan airnya kembali normal 1,6 juta kubik, tapi bisa lebih.
“Masterplan 2004 perlu dikaji kembali. Di sepanjang jalan tadi banyak rumah-rumah, kita pindahkan dengan cara memanusiakan, bukan diusir,” ucap Bambang lagi.
Dia juga menyarankan agar waduk Benanga sebagai pengendalian banjir disamping fungsi irigrasi juga sebagai wisata dan budidaya air tawar.
“Masing-masing Dirjen dan Kementerian segera sama-sama masterplannya direview kembali. Jangan sampai ibukota negara pindah, tapi daerah penyangga belum siap. Kita akan dukung lewat program prioritas 2020 yang konsepnya sebagai penyangga ibukota negara,” ucapnya.
Sebelumnya Syarief menegaskan jangan sampai di Jakarta banjir, di Kaltim juga banjir.
“Ini jadi perhatian kita bersama. Persoalan yang dihadapi Samarinda ini kita mempunyai perhatian besar. Beruntungnya Kaltim ditunjuk sebagai ibukota negara dan untungnya lagi Samarinda sebagai ibukota Kaltim. Jangan sampai tidak ada perubahan pindah kesini sama saja banjir,” tegas Syarief dari Fraksi Nasdem.
Oleh karena itu, Syarief meminta kepada Walikota Samarinda segera mereview ulang Tata Ruang Wilayah Samarinda. Ini agar kawasan resapan air terutama di waduk dan Sungai Karang Mumus (SKM) bisa diketahui pasti dan dilindungi.
Masih menurut Syarief, review ulang tata ruang Samarinda mendesak dilakukan seiring daya tampung air waduk Benanga yang tersisa sekitar 30 persen.
“Saya minta dari BWS betul-betul merencanakan dan jangan parsial saja. Ada dana Rp 26 Milyar untuk pengerukan. Jangan sampai selesai itu, tidak berlanjut dan bertambah lagi pengendapan,” katanya.
Begitu pula dengan Rifqinizamy, menurutnya memang sudah sepantasnya BWS memperhatikan.
“Kewajiban BWS untuk mengamankan bendungan. Ulun (saya dalam bahasa Banjar, red) bertanggung jawab secara moril untuk kota ini. Ulun waktu liburan caturwulan (sekolah, red) kesini (Samarinda, red). Ada acil (tante, red) disini. Naik colt dari Barabai sampai kesini,” kisahnya mengenang.
Namun sebut Rifqi, Samarinda sebagai daerah penyangga ibukota negara menjadi faktor dominan memprioritaskan pengendalian banjir di Samarinda.
“Kami harapkan pula membangun Kota Samarinda bukan hanya untuk Samarinda sendiri, tapi untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi disesuaikan dengan Bapenas. Kota Samarinda bukan kota yang 30 tahun lalu ulun kesini, tapi kota yang menjadi ibukota negara. Bukan lagi orang kampung. Kami komit menetapkan Kaltim sebagai ibukota negara, komitmen yang sama untuk mengakselerasikan Kaltim, lebih khusus Samarinda sebagai kota metropolitan di masa datang,” tandasnya.
Dukungan disampaikan pula oleh Aras yang menghabiskan masa mudanya di Kaltim dari tahun 1983-1989.
“Saya SMP di Tarakan dan SPG di Samarinda. Ada beban moril mendukung ini,” tandasnya.
Sementara Irwan dari Fraksi Demokrat menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Komisi V untuk pembangunan di Samarinda.
“Alhamdulillah semua sudah menyampaikan dukungan pembangunan Samarinda. Pasca ditetapkan sebagai ibukota negara, semua kementerian telah merubah renstra mereka sesuai IKN. Rencana yang disusun tidak seperti biasa lagi. Tidak maksimalnya pendanaan APBN selama ini, sudah harus diubah. Oleh karena itu, Samarinda dikunjungi spesifik. Kita sudah 2 kali kesini. Mohon maaf, puluhan tahun kunjungan ke Balikpapan terus, padahal ibukota di Samarinda. Kita menghadirkan pembangunan untuk Samarinda,” tegasnya.
Oleh karena itu, Irwan mengajak bersama-sama meningkatkan kinerja pembangunan terhadap Kota Samarinda. Terkait pengendalian banjir, dia menjelaskan akan terus mendorong BWS Kalimantan III dengan melakukan pengerukan waduk dan membuat kolam retensi menggantikan lahan resapan air yang terlanjur dibangun perumahan.
"Jadi kita selamatkan sekarang lahan-lahan kosong dari pembangunan perumahan dan mesti dibebaskan Pemerintah Kota. Kemudian dibangun kolam retensi, sehingga air hujan tidak masuk semua ke Sungai Karang Mumus," ujar Irwan.
Ditambahkan Irwan, tak sulit Pemerintah Kota untuk membebaskan lahan kosong agar bisa dibangun kolam retensi.
"Yang dibebaskan jangan lahan yang sudah ada dibangun perumahan. Yang segera diamankan itu secara tata ruang adalah lahan kosong di SK kan sebagai ruang terbuka hijau atau kawasan sepadan, kawasan pelindung tangkapan air. Itu yang kemudian jadi kolam retensi, terutama sekitar anak sungai sekitar SKM. Karena cukup 400.000 meter per kubik," bebernya.
Walikota Samarinda sendiri merasa bersyukur mendapat dukungan luar biasa dari Komisi V DPR RI.
”Terima kasih atas dukungannya, tahun ini ada pengerukan senilai Rp 26 Milyar. Kami Pemkot sudah menyiapkan lahan untuk pengerukan. Ada juga masuk di Kota Samarinda program Kotaku yang bisa menambah daya tampung di SKM dan keindahan kota. Mohon dukungan BWS untuk penganggarannya juga yang lainnya. Intinya kami menerima jadinya sesuai kebijakan pusat dan masalah sosial biar menjadi urusan kami,” kata Jaang.
Walikota dua periode ini mengungkapkan bahwa tahun 2019 lalu Pemkot Samarinda menganggarkan Rp 100.297.437.000 untuk optimalisasi pengendalian banjir di 2 titik yang berada di jalur menuju bandara APT Pranoto yakni Simpang 4 Sempaja dan Blok 6 Kelurahan Sempaja.
“Tahun 2020 ini kami juga telah menganggarkan sekitar Rp 15 Milyar lebih untuk peningkatan drainase sub sistem di kawasan bandara Sungai Siring yang diproyeksikan mendukung program optimalisasi pengendalian banjir,” katanya.
Dalam kunjungan kerja ini bukan hanya sebatas program pengendalian banjir, juga urusan infrastruktur lainnya dan transportasi seperti masalah bandara, baik kendala runway hingga lampu bandara. Selain di rujab, presentasi juga disampaikan pihak bandara di bandara APT Pranoto sebelum rombongan pulang ke Jakarta. (KMF2)
Penulis/Editor: Doni –Fotografer: Ferdy & Hendry
