SAMARINDA. Pemkot Samarinda segera mengambil alih pendanaan untuk 2.651 peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang mulai di non aktifkan sejak 1 Agustus nanti.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin memastikan pihaknya akan segera membuat surat telaah staf yang nantinya bakal ditujukan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan.

“Saya minta besok surat telaah staf tadi sudah selesai dibuat oleh Dinas Sosial. Karena tanggal 1 jatuh pada hari Kamis, kasihan warga kalau ada yang berobat sampai ditolak pihak rumah sakit,” ujar Sugeng.

Sebelumnya, dalam rapat forum komunikasi  pemangku kepentingan BPJS, yang berlangsung Senin (29/7) siang, di Balaikota, Kepala Cabang BPJS Samarinda, Octovianus mengatakan saat ini ada sebanyak 2.651 jiwa PBI yang dibiayai APBN terhitung 1 Agustus nanti akan di non aktifkan.

Pihaknya takut jika pemberhentian yang dilakukan pemerintah pusat ini akan menimbulkan keluhan dari peserta kelas tiga yang tidak bisa lagi memanfaatkan kartu saat berobat.

“Sementara di sisi lain ada penambahan sebanyak 4.000 peserta PBI yang dibiayai APBN yang bakal aktif,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemkot Samarinda segera mengambil langkah cepat agar 2.000 peserta non aktif tadi bisa mendapat pendanaan lewat APBD, sehingga mereka yang memang betul-betul susah bisa terselamatkan saat berobat.

“Kalau kita hitung-hitung untuk mengcover peserta yang 2.000an tadi membutuhkan dana sebesar Rp 8,5 Milyar,”ungkapnya.

Sementara, Sugeng Chairuddin sendiri memastikan peserta PBI non aktif bakal masih menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. Karena menurut dia pihaknya sudah merencanakan strategi untuk menjamin pendanaan selama 6 bulan berjalan bagi peserta non aktif dimaksud.

“Jadi selama 6 bulan ini kita sambil memilah mana peserta yang sudah meninggal atau yang mampu. Pastinya dari 2.000 jiwa tadi bakal berkurang setelah kita melakukan evaluasi data,”sebutnya.

Intinya sambung dia, melihat kondisi tadi Pemkot tidak mungkin lepas tangan, karena dirinya yakin dari jumlah yang di non aktifkan tadi pasti ada warga yang tidak mampu, sehingga pasti susah untuk berobat.

“Jadi disini kita berbicara masalah kemanusian, pastinya Walikota bakal marah jika ada warganya yang sudah susah ingin berobat, tapi ditolak pihak rumah sakit karena Kartu BPJS belum dibayar. Supaya hal ini tidak terjadi, maka sementara untuk skema pembayarannya kami berusaha lewat APBD dulu, sambil kita anggarkan di perubahan,” tutupnya. (kmf4)

Penulis: Ahmad Haidir --Editor: Doni