SAMARINDA.KOMINFONEWS-Masalah banjir di kawasan Mugirejo juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Apalagi dilihat dari posisi geografisnya, kawasan ini memang sebagai titik terendah, tak khayal masalah tadi menjadi PR bagi Pemkot untuk fokus dalam mengerjakan proyek penanggulangan banjir di daerah Mugirejo.

Dalam kunjungannya, Kamis 3 Juli 2025 siang kemarin, Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama instansi terkait langsung turun mengamati kondisi bekas banjir yang beberapa waktu lalu sempat melanda kawasan ini.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Wali Kota Samarinda telah mengambil keputusan untuk melakukan pekerjaan drainase sepanjang 250 meter. Pekerjaan ini nantinya akan terbagi menjadi 200 meter untuk penanggulangan jangka panjang dan tambahan 50 meter untuk solusi jangka pendek.

“Pekerjaan drainase secara keseluruhan akan kita tuntaskan 2026. Tahun ini ada kurang lebih 200 meter dan akan kita tambah 50 meter yang bersifat jangka pendek untuk mengurangi potensi genangan," ungkapnya.

Walaupun genangan masih tetap terjadi, tapi ia perkirakan akan mengalami penurunan signifikan pada kawasan ini, kendati Pemkot berharap kawasan Mugirejo bisa benar-benar bebas banjir pada 2026.

Dan sambung dia, Salah satu pekerjaan mendesak untuk  segera dimulai adalah pembongkaran jembatan penghubung antara Jalan DI Panjaitan dengan Mugirejo. Jembatan yang dinilai terlalu rendah dan menghambat aliran air, sehingga perlu segera diperbaiki.

"Minggu depan kita akan bongkar Jembatan ini,”pesannya kepada PUPR.

Selain itu, orang nomor wahid di kota tepian ini juga meneliti secara teknis terkait keberadaan Warung Kediri di area tersebut karena dianggap keberadaan bangunannya menghambat aliran air.

“Setelah kita teliti secara teknis soal keberadaan Warung Kediri, kita akan komunikasikan terlebih dahulu ke pemiliknya . Intinya warungnya tetap harus jalan, tapi bagaimana caranya aliran air yang berada dibawah bangunannya tetap harus menyalurkan air. Termasuk bangunan pagar yang dibangun di atas tanah mereka sendiri, kita minta izin untuk kita bongkar dulu, nanti setelah itu pemerintah akan bangunkan ulang,"sarannya. (CHA/JIR/KMF-SMR)