SAMARINDA. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda menggelar kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Program KKBPK Kota Samarinda di Yen’s Delight Resto, Jalan Juanda, Kamis (29/8). Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan strategis karena selain untuk menyasar masyarakat, juga untuk mengadvokasi pemangku kepentingan dan penentu kebijakan semua tingkatan wilayah, terutama di Kabupaten dan Kota.
Kepala Dinas DPPKB Kota Samarinda, Nurul Mu’minayati menyatakan sosialisasi ini perlu dilaksanakan mengingat program Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu sinergi dari lintas sektor karena seluruh program KKBPK memiliki keterkaitan pada seluruh OPD yang ada. “Program ini dalam rangka mengantisipasi dampak buruk ledakan penduduk yang berakibat bertambahnya kemiskinan, bertambahnya daerah kumuh, kekurangan pangan dan kesenjangan sarana dasar pendidikan juga kesehatan,” terang Nurul.
Melalui kampung KB lanjutnya, adalah sebuah upaya mencegah ledakan penduduk dan siap menghadapi bonus demografi, menyongsong Indonesia emas 2045 nantinya dengan mempersiapkan generasi yang berkualitas agar bonus demografi nantinya tidak menjadi ancaman melainkan menjadi peluang dengan tersedianya angkatan kerja, meningkatnya lapangan kerja dengan pendidikan dan kesehatan yang baik melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Berkaitan dengan hal itu, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kota Samarinda Syarifah Rahimah menambahkan, tujuan pembentukan kampung KB secara umum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. “Secara khusus kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan,” beber Rahimah.
Menurutnya keluarga berkualitas dapat diukur dari peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tersebut, indikator keluarga yang mengalami peningkatan ketahanan dan kesejahteraan dapat dilihat dari pelaksanaan 8 fungsi keluarga. Delapan fungsi itu terdiri fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan yang terakhir fungsi pembinaan lingkungan. Untuk diketahui, sebutnya perkembangan kampung KB di Kota Samarinda sejak tahun 2016 terus bertumbuh, sesuai komitmen Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang bahwa setiap Kecamatan harus memiliki minimal 1 kampung KB. Namun kenyataannya saat ini kata Rahimah justru melebihi target, hingga tahun 2019 ini tercatat ada 46 kampung KB yang tersebar di Kelurahan seluruh Kota Samarinda, 26 diantaranya sudah launching dan 20 kampung masih tahap launching, sisa 13 kampung KB yang belum terbentuk.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Eli Kusnaeli mengatakan advokasi adalah cara mencari dukungan dari para pemangku kepentingan untuk program yang diusung. Melalui sosialisasi lanjutnya, advokasi dan KIE, program KKBPK dapat lebih dikenali, dipahami dan diterima oleh masyarakat serta mampu meningkatkan komitmen atau dukungan pemangku kepentingan dan penentu kebijakan, serta pengetahuan, sikap PUS (Pasangan Usia Subur), WUS (Wanita Usia Subur), remaja dan keluarga tentang program KKBPK melalui pendayagunaan kearifan local yang melibatkan mitrakerja. "Sudah sewajarnya Kota Samarinda melakukan hal ini. Samarinda ikonnya Provinsi Kalimantan Timur. Jadi sebelum orang melihat kemanapun, arahnya selalu Kota Samarinda. Kalau Samarinda bagus kesan orang, semua bagus begitu juga sebaliknya,” kata Eli saat pemaparan soal tantangan dan peluang kampung KB. (kmf13)
Penulis: Ferdi --Editor: Doni
