SAMARINDA. KOMINFONEWS – Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memastikan pembangunan Rumah Sakit (RS) KORPRI di Sempaja berjalan lancar tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Andi Harun saat mendengarkan pemaparan perencanaan pembangunan RS KORPRI dari jajaran Pemprov Kaltim bersama konsultan perencana di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Jumat (23/10/2026) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, S.Sos, M.Si, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah, camat, dan lurah setempat. Rombongan Pemprov Kaltim dipimpin Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt, M.Si bersama perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim.

Andi Harun mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang dibangun jajaran Dinkes Kaltim tersebut. Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan tersebut perlu didukung melalui kerja sama yang baik antarpemerintah. Namun, kelancaran pembangunan harus tetap memperhitungkan kondisi lingkungan dan potensi risiko banjir.

Ia menjelaskan, berdasarkan peta yang ada, kawasan pembangunan tersebut merupakan daerah resapan air sekaligus wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya mitigasi banjir.

Sejak awal, Andi Harun telah mengingatkan agar perencanaan pembangunan mempertimbangkan penggunaan sistem fondasi pancang sehingga fungsi resapan air tidak hilang. Namun, karena lahan telah terlanjur ditimbun, diperlukan penyesuaian perencanaan untuk mengantisipasi dampak terhadap lingkungan dan kawasan sekitarnya.

Salah satu aspek yang harus diperhitungkan ialah penyediaan kapasitas tampungan air sekitar 13.000 meter kubik untuk mengompensasi fungsi tampungan air yang sebelumnya tersedia di kawasan tersebut. Kebutuhan teknis ini harus dikaji secara cermat agar solusi yang dipilih benar-benar mampu mengurangi risiko banjir.

“Intinya, saya sangat mengapresiasi koordinasi ini. Saya tidak ada masalah dengan pembangunan rumah sakit. Yang terpenting, pengendalian banjirnya harus bisa kita pertanggungjawabkan bersama kepada masyarakat,” tegas Andi Harun.

Ia menegaskan, Pemkot Samarinda siap mendukung kelancaran pembangunan rumah sakit yang dilaksanakan Pemprov Kaltim. Namun, dukungan tersebut harus disertai langkah mitigasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita di Pemkot Samarinda siap membantu kelancaran pembangunan rumah sakit ini. Tetapi, kita tidak boleh berspekulasi karena ada masyarakat di belakang kita. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya.

Menurut Andi Harun, sikap kritis Pemkot Samarinda bukan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan teknis, tidak mengabaikan daya dukung lingkungan, serta tidak meningkatkan risiko banjir bagi warga.

Karena itu, ia meminta konsultan perencana menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan kajian teknis dan rekomendasi dari instansi terkait. Hasil revisi tersebut selanjutnya akan diasistensi bersama Bidang Sumber Daya Air (SDA) Pemprov dan Pemkot Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kesepakatan dan rekomendasi teknis dari proses tersebut akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban antarpihak.

Andi Harun menegaskan, pembangunan dan perlindungan lingkungan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang, koordinasi lintas pemerintahan, dan mitigasi risiko yang memadai.

Dengan demikian, pembangunan RS KORPRI Sempaja dapat berjalan sesuai tujuan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan fungsi lingkungan tetap menjadi prioritas. (HER/KMF-SMR | FOTO: TOM/DOKPIM)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda