SAMARINDA. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin menyampaikan di tahun 2020 tidak ada lagi pengadaan belanja internet di OPD karena semuanya sudah terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Jaringan Telekomunikasi Pemerintah Kota Samarinda di Command Center Room Diskominfo Kota Samarinda, yang langsung dipimpin Sekda dan dihadiri seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkot Samarinda, Kamis (18/7).
Rakor ini tak lain membahas masalah belanja bandwidth internet yang rencananya segera disatukan visinya melalui Diskominfo Kota Samarinda sebagai sentralnya.
Oleh karena itu OPD masing-masing yang masih belanja sendiri diharapkan segera menyesuaikan terutama teknisnya dengan Diskominfo karena tahun 2020 anggarannya OPD akan di stop untuk belanja bandwidth internet.
Menurut Sekda program ini sebenarnya sudah menjadi standar nasional sebagai Kota Cerdas alias Smart City, mau tidak mau Pemkot Samarinda harus meninggalkan program yang lama.
Teknisnya di lapangan diharapkan Sugeng nanti ada tim Diskominfo yang mendata kendala apa saja yang terjadi di lapangan terutama tentang besaran bandwidth internet dimasing–masing OPD jelas berbeda–beda penggunaannya.
“Untuk masalah teknisnya nanti tolong dikoordinasikan lagi dengan tim Diskominfo berapa kebutuhan bandwidth internet per OPD," pesan Sugeng.
Jadi lanjut Sugeng tujuannnya Pemkot Samarinda hanya satu untuk layanan informasi kepada masyarakat tambah baik lagi.
"Kalau nanti pakai program yang ditawarkan Diskominfo anggarannya bisa turun, berarti lebih baik dan hemat. Untuk sekarang yang masih _doubel_ anggaran tidak masalah karena masih transisi tetapi hanya sampai dengan Desember 2019 saja. Nah untuk tahun 2020 tidak ada lagi anggaran yang double untuk masalah bandwidth internet ini,” jelas Sugeng.
Oleh sebab itu diharapkan kepada Diskominfo segera mendata OPD–OPD besar dengan basis layanan kepada masyarakat.
“Nanti kalau ada keluhan segera dievaluasi dan bila OPD sudah tidak ada keluhan masalah jaringan internet dan internetnya segera cabut anggarannya. Kalau saya pribadi demi perubahan segera putus saja anggaran bandwidth internet di OPD biar Diskominfo yang ambil alih," tegasnya.
Sedangkan menurut Kepala Dinas Diskominfo Aji Syarif Hidayatullah, kalau membangun jaringan baru biayanya sampai ratusan juta.
“Jaringan Komunikasi Pemerintah Kota Samarinda yang menggunakan Icon +, produk PT. Indonesia Conects Plus SBU Regional Kalimantan yang merupakan anak perusahaan PLN dengan sistim _fiber optic_ ," sebutnya.
Oleh sebab itu katanya Pemkot menyewanya karena selain Icon+ milik anak perusahaan dari PLN jalurnya bisa menggunakan tiang listrik dan kelebihan Icon+ teknisinya ada di Kota Samarinda sehingga memudahkan perbaikan.
"Karena kalau menggunakan Icon+ kita langsung bisa _bypas_, data itu tidak mutar–mutar karena sudah terintegrasi semuanya," terangnya.
Menurutnya banyak kelebihannya dari Icon+ ini seperti fasilitas CCTV.
"Tujuannya Walikota membuat konsep smart city dengan salah satunya integrasi sistim jaringan antara OPD di lingkungan Kota Samarinda," katanya.
Kemudian lanjutnya untuk mengintegrasikan aplikasi–aplikasi yang sudah dibangun lebih dulu oleh OPD.
"Kita memakai Icon+ dengan pertimbangan bisa mencakup daerah pinggiran. Dan saya yakin Icon+ tidak akan mengorbankan nama besarnya hanya untuk coba-coba saja,” pungkasnya. (kmf5)
Penulis: Afdani --Editor: Doni
