Tugas & Fungsi
Diskominfo Kota Samarinda

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Diskominfo Kota Samarinda,
OPD ini memiliki peran yang cukup sentral dalam menyukseskan sejumlah agenda pembangunan di Kota Samarinda. Terutama dalam membangun komunikasi aktif dengan berbagai pihak terkait dengan menggunakan berbagai sarana dalam rangka menyukseskan agenda pembangunan dimaksud.

Kepala Dinas Kominfo Kota Samarinda

Kepala Dinas mempunyai tugas utama membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, ia bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Kominfo memiliki fungsi :

  • Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika.
  • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, teknologi informasi dan komunikasi aplikasi dan layanan publik, serta persandian dan statistik.
  • Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
  • Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Diskominfo Samarinda.
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
  • Pengawasan dan pengendalian bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statitsik
  • Pembinaan dan pengendalian UPT Dinas
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dinas Kominfo Kota Samarinda

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kominfo dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.


Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Sekretaris memiliki fungsi :

  • Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
  • Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  • Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  • Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
  • Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
  • Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
  • Pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas / retribusi.
  • Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
  • Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan.
  • Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
  • Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
  • Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
  • Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas.
  • Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
  • Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas.
  • Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  • Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan dan.
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelay- anan informasi publik.


Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi mempunyai fungsi:

  • Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan infor- masi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik.
  • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan infor- masi untuk mendukung.
  • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan krite- ria penyelenggaraan di bidang pengelolaan dan layanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung.
  • Kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik.
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan layanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah, pen- gelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik.
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan lay- anan informasi di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pe- layanan informasi publik.
  • Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
  • Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan dan
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan nor- ma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyedi- aan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.


Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi:

  • Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan Kont- en lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan kont- en lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan krite- ria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lin- tas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubun- gan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  • Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
  • Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan dan.
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah.


Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

  • Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuk- tur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengem- bangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan kepe- merintahan, layanan keamanan informasi e- Government, layanan sis- tem komunikasi intra pemerintah
  • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuk- tur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengem- bangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan kepe- merintahan, layanan keamanan informasi e- Government, layanan sis- tem komunikasi intra pemerintah
  • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan krite- ria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bi- dang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses inter- net, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e- Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengemban- gan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan kepemer- intahan, layanan keamanan informasi e- Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah
  • Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
  • Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan dan
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government

Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kota, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat.


Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government mempunyai fungsi:

  • Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang berkaitan tugas dan fungsi.
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suple- men yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief informa- tion officer (GCIO), pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah.
  • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suple- men yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan sub domainbagi lembaga, pelayanan pub- lik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information of- ficer (GCIO), pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah.
  • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kri- teria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pen- gelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, pe- nyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO), pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah.
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bi- dang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO), pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah.
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengem- bangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegia- tan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO), pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah.
  • Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
  • Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan dan
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian dan statistik.


Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

  • Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  • Penyiapanbahanperumusankebijakandibidangpenyelenggaraan persandian dan penyelenggaraan statistik sektoral.
  • Perumusan kebijakan teknis persandian dan statistik dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
  • Perumusan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di tingkat Kota dengan mengutamakan keamanan informasi di tingkat kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah.
  • Perumusan pola hubungan komunikasi sandi.
  • Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi.
  • Pengelolaan pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM Sandi, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS).
  • Peningkatan kesadaran keamanan informasi.
  • Pengelolaan pusat data persandian.
  • Pelaksanaan kegiatan survey statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.
  • Penyusunan metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey.
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan persandian dan penyelenggaraan statistik sektoral.
  • Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan. dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.