SAMARINDA.KOMINFONEWS-Setiap pekan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selalu memonitor pengendalian inflasi daerah. Seperti Senin (28/11/2022) pagi tadi, mantan Kapolri ini kembali menggelar rapat koordinasi melalui Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Secara virtual Tito kembali mengumpulkan para kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk mendengarkan analisis dan evaluasi hasil inflasi di masing-masing daerah berdasarkan tinjauan dari pemerintah pusat.

Mengawali Rakor pagi itu, Mendagri kembali menekankan kepala kepala daerah jika pihaknya tidak memberikan izin rekomendasi berangkat keluar negeri bagi kepala daerah apabila angka inflasi daerah diatas rata-rata nasional.

“Saya sudah bicarakan hal ini ke bapak Presiden agar pihak tidak memberikan izin kepada kepala daerah yang tidak bisa mengendalikan angka inflasi di wilayahnya,” kata Tito.

Inflasi nasional sendiri terhitung bulan Oktober tahun 2022 kemarin berada pada angka 5,71 persen. Tito menambahkan Kementeriannya juga akan mengevaluasi setiap tiga bulan sekali jabatan Kepala Daerah dengan jabatan sementara atau Pj apabila selama kepemimpinannya di wilayahnya tidak bisa mengendalikan angka inflasi.

“Saat ini ada 100 daerah yang masa bakti kepala daerahnya  sudah habis dan diisi sementara dengan Pj, nah kinerja mereka inilah yang terus kita evaluasi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik, Setianto menjelaskan sampai minggu keempat telur ayam menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga untuk 166 kabupaten kota dan daging ayam ras penyumbang kenaikan harga untuk 128 kabupaten kota.

“Bahkan perkembangan harga di semua kabupaten kota menunjukan inflasi akan terus bertambah dari komoditas telur dan beras,” urainya.

Karena harga yang terus bergerak, membuat disparitas harga antar wilayah juga bergerak secara dinamis.

Dalam Rakor itu, dari jajaran Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda sendiri hadir secara online Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dadang Airlangga Nopandani didampingi Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Samarinda, Yuyum Puspitaningrum melalui ruang Command Center Diskominfo Samarinda.

Melalui kesempatan tersebut Kemedagri juga mengumumkan Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan data inflasi terendah dan tertinggi. Dimana Provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten Belitung mampu menekan angka inflasi dibawah 5 persen sedangkan  inflasi tertinggi dengan angka diatas 6 persen berada di Provinsi Jambi dan Kabupaten Aceh Barat.

Sementara, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan yang mendapat kesempatan memberikan arahan pagi itu menilai kenapa Provinsi Jambi dan Kabupaten Aceh Barat tidak mampu mengendali angka inflasi di wilayahnya, karena disebabkan harga komoditas beras yang cukup tinggi hingga mempengaruhi angka inflasi di dua daerah tersebut.

“Karena kalau harga beras naik bisa mempengaruhi tingginya angka inflasi hingga 3 persen, beda dengan cabai bila ada kenaikan harga pengaruhnya terhadap inflasi hanya nol sekian persen saja,” akunya. (CHA/KMF-SMD)