SAMARINDA.KOMINFONEWS-Presiden Joko Widodo kembali memberikan arahan terkait pengendalian inflasi di daerah. Melalui pertemuan yang digelar secara hybrid bersama seluruh Gubernur serta Bupati dan Wali Kota se Indonesia ini, Presiden mengingatkan agar kepala daerah turun tangan membantu warga yang terdampak akibat penyesuaian dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini.

“Pemerintah daerah dan pusat harus bisa bekerjasama dalam menyelesaikan permasalah sosial akibat kenaikan BBM tadi, kerjasama ini sama seperti waktu kita lakukan bersama-sama saat menyelesaikan permasalahan Covid 19 kemarin,” seru Presiden yang didengarkan langsung Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harus melalui ruang Command Center Diskominfo, Senin (12/9/2022)siang.

Jokowi begitu Presiden RI ini dipanggil, khawatir jika permasalahan tadi tidak dibendung maka efeknya berpengaruh pada angka inflasi di daerah.

“Ingat hati-hati dengan kata inflasi, sekarang negara besar mulai ketakutan dengan inflasi. Saya menargetkan daerah bisa menurunkan inflasi nya hingga dibawah 5 persen,” pinta Jokowi.

Siang itu, ia juga membeberkan 10 Provinsi dan Kabupaten Kota yang angka inflasinya diatas 4 persen, diantaranya Provinsi Kaltim yang berada diangka 5 persen

Untuk membendung angka inflasi yang tinggi tadi, ia berpesan kepada Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten Kota bisa membelanjakan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut untuk bantuan sosial hingga subsidi bagi para nelayan yang menggunakan solar, driver ojek serta pelaku UMKM dalam membantu pembelian bahan baku.

Serta untuk menekan harga kebutuhan pokok yang berpotensi naik, Presiden juga meminta kepada kepala daerah agar bisa memanfaatkan dana belanja tak terduka sebagai subsidi dalam membantu biaya transportasi untuk pengangkutan bahan kebutuhan pokok ke daerah. Agar harga bahan pokok seperti telur, cabe dan bawang tidak naik saat berada  dipasaran.

Sementara, Dr H Andi Harun dalam arahan kepada para kepala OPD yang ikut hadir mendampingi Wali Kota Siang itu, memberikan sinyal  untuk segera melakukan rapat koordinas bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Samarinda dalam menindaklanjuti arahan dari Presiden tadi.

“Coba Kabag Ekonomi segera jadwalkan agar kita bisa melaksanakan rapat terkait masalah inflasi pekan depan, seraya menjadwalkan operasi pasar dalam waktu dekat untuk melihat kondisi harga kebutuhan pokok di pasar tradisonal maupun modern,” pinta Wali Kota.

Terpisah Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Samarinda Yuyum Puspitaningrum menambahkan, kendati harga BBM telah naik, tapi harga kebutuhan pokok di kota Samarinda masih dalam tahap terkendali khususnya di pasar-pasar tradisonal. Buktinya, per 30 Agustus kemarin sambung dia, kota Samarinda justru malah mengalami deflasi yakni diangka minus 0,20 persen.

“Tapi kita tetap harus waspada, karena informasi dari kepala Dinas Perdagangan harga telur di beberapa pasar mulai naik hari ini, seperti di pasar Merdeka harga telur sudah mencapai Rp 28 ribu per 10 biji, dan cabai perkilo sudah mencapai Rp 60 ribu dari harga sebelumnya Rp 47 ribu,” urainya. 

Oleh itu, penting bagi Pemkot sambung Yuyum untuk segera mencari strategi agar kenaikan harga ini tidak diikuti oleh kebutuhan pokok lainnya.(CHA/KMF-SMR)