TOP NEWS

Top

Rakor Optimalisasi Capaian Aksi Ham Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022. Kerja Sama Bagian Hukum Setda Kota Samarinda dengan Kanwil Hukum dan ham Kaltim

Rakor Optimalisasi Capaian Aksi Ham Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022. Kerja Sama Bagian Hukum Setda Kota Samarinda dengan Kanwil Hukum dan ham Kaltim

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022, di Ruang Rapat Mangkupelas, Gedung Balaikota, Rabu (23/11/2022).

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Samarinda, Eko Suprayetno dalam sambutannya mengatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

"Penting bagi semua pihak untuk melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan HAM di Indonesia melalui P5 HAM," ujar Eko.

Pemerintah, lanjut Eko, sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mengeluarkan produk hukum terus berupaya untuk melaksanakan P5 HAM. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan melanjutkan peraturan terkait perencanaan aksi HAM atau RANHAM yakni Perpres No 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015 - 2019 yang telah diperbaharui dengan menerbitkan Perpres no 53 Tahun 2021 Tentang RANHAM 2021-2025.


"Sebagai lanjutan dari RANHAM sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 4 RANHAM yaitu generasi pertama diluncurkan tahun 1998, generasi kedua di tahun 2005, generasi ketiga di tahun 2011 dan generasi keempat di tahun 2015," ujarnya.

Menurutnya peran pemerintah daerah hingga menjangkau berbagai tatanan lapisan masyarakat merupakan salah satu kunci utama suksesnya aksi HAM daerah. Oleh karena itu peran aktif para pihak khususnya perangkat daerah terkait pemenuhan P5 HAM tersebut sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan RANHAM.

"RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan P5HAM di Indonesia, RANHAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana pemerintah dalam menyusun melaksanakan dan mengevaluasi aksi HAM di daerah," ucap Eko.

RANHAM juga dia katakan merupakan simbol komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah daerah di bidang HAM kedalam agenda pembangunan nasional mulai dari tingkat pusat hingga hingga daerah.


Tujuan pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM didaerah yakni untuk menilai capaian pelaksanaan aksi HAM didaerah kemudian untuk menjawab permasalahan dan tantangan terkait implementasi RANHAM di Daerah serta untuk mengetahui perkembangan pencapaian P5HAM di daerah dalam 4 fokus sasaran strategis RANHAM yakni Hak Anak, Hak Perempuan, Hak Penyandang Disabilitas dan Hak Masyarakat Adat.

"Alhamdulillah pelaksanaan RANHAM telah menghasilkan beberapa pencapaian diantaranya diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan dan anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat, kemudian meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah atas HAM serta terlaksananya instrumen dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah, meningkatnya aksebilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dibidang sipil, politik, ekonomi dan budaya serta adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat," tutup Eko.

Usai dibuka, acara dilanjutkan dengan rakor  terkait RANHAM oleh narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Umi Laily dan Favourita Sirait. (FER/KMF-SMR)