SAMARINDA.KOMINFONEWS – Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun menyampaikan komitmen mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen alias tuntas di tahun 2024 sesuai Instruksi Presiden. 

Hal ini disampaikan Andi Harun dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Samarinda Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang digelar secara hybrid, zoom meeting dan tatap muka di ruang Mangkupelas Balaikota Samarinda, Jumat (2/12/2022).

“Penting untuk mengkolaborasikan program-program penanggulangan kemiskinan agar tidak tumpang tindih, sehingga anggaran terkait pemberantasan kemiskinan ekstrem yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah menjadi konvergen. Jangan sampai tidak tepat sasaran,” pesan Andi Harun dihadapan seluruh peserta termasuk hadir pula secara virtual Baiq Dian Rahmawati mewakili Sekretariat Wakil Presiden Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Oleh karena itu, lanjut Andi Harun melalui rakor ini sebagai langkah untuk sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan kota Samarinda serta mengkolaborasikan programnya.

Andi Harun mengemukakan,  TKPK dibentuk sesuai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka penanggulangan kemisikinan di daerah.

Tim yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ini memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. 

Menurut Andi Harun rakor ini begitu penting, terlebih dengan melihat data kemiskinan di kota Samarinda pada tahun terakhir. Dimana berdasarkan data dari BPS yakni tahun 2021 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,76% dan jumlah penduduk miskin sebesar 41.920 jiwa menjadi 4,9% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 42.840 jiwa. 

“Pada tahun 2022 telah dilakukan pendataan keluarga miskin yang dilakukan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dimana Kota Samarinda jumlah penduduk miskinnya sebesar 44.524 jiwa dengan jumlah keluarga sebesar 8.825 KK dengan kemiskinan ekstrem sebesar 8.040 jiwa. Sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2024 mendatang,” ucapnya. 

Ia menyebutkan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk tahun 2023 akan melakukan segala upaya, dari mulai perencanaan penjelasan program dan konvergensi antara program pusat dan daerah.

“Kita mendorong agar kinerja penanggulang kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem dapat menyesuaikan dengan arahan dan target bapak Presiden. Untuk 2024 jumlah kemiskinan ekstrem yang mencapai 8.040 jiwa di kota Samarinda ini tuntas pada tahun 2024,” sebutnya.

Andi Harun juga akan melakukan pemantauan terhadap RAPBD untuk menguji seberapa berpihak RAPBD terhadap program penanggulangan ekstrem di tahun 2023.

“Kepada sekretariat Wakil Presiden (Dian Rahmawati, red), kami sampaikan komitmen yang sangat tinggi terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024,” pungkas Andi Harun.

Rakor dibawah Koordinasi Bappedalitbang kota Samarinda ini dihadiri pula Kepala BPS Kota Samarinda  Roosmawati, Asisten III Setda Samarinda Dr Ali Fitri Noor, kepala OPD, Camat dan Lurah se Kota Samarinda, BAZNAS kota Samarinda serta jajaran terkait lainnya.(DON/KMF-SMR)