SAMARINDA.KOMINFONEWS-Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda  bakal mengevaluasi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tepian Sungai Mahakam, Jalan Gajah Mada.

Rapat tindak lanjutnya pun digelar, Selasa (2/8/2022) pagi di gedung Balai Kota dengan melibatkan aparat Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup Serta Dinas Perdagangan dan pihak Kelurahan.

Plt Asisten II Sekretariat Kota Samarinda, Sam Syaimun mengatakan rapat yang digelar tadi sebenarnya untuk menindaklanjuti surat permohonan dari Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM) yang mengeluhkan adanya juru parkir liar (Jukir) ditambah pungutan liar (Pungli) serta ulah premanisme yang meresahkan para pedagang.

Intinya sambung dia dari surat tadi, pedagang ini berharap pihak Kepolisian dan Pemkot bisa menindaklanjuti keluhan pedagang tersebut.

“Jadi sebelum isu keresahan pedagang ini berkembang luas, maka penting bagi Pemkot merapatkan bersama instansi terkait untuk mendengarkan masukkan dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah yang nantinya akan disampaikan ke Wali Kota Samarinda,”urai dia.

Memang jelas Sam Syaimun yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan  kota Samarinda ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan aktifitas pedagang di Tepian Mahakam tepatnya di depan kantor Gubernur Kaltim bisa saja ditutup kembali. Opsi ini pun akan disampaikan ke Wali Kota dan Wawali.

Karena aktifitas jualan disana, menurut keterangan dari pihak Kelurahan Jawa dalam rapat tersebut sudah tidak kondusif, mulai dari jumlah pedangang yang boleh berjualan setiap malam terus bertambah dari kesepakatan awal, begitu pun dengan batas waktu jam operasional berjualan sudah tidak sesuai perjanjian yang hanya boleh beraktifitas hingga pukul 21.30 wita, ditambah kendaraan yang parkir diatas trotoar selalu ada dan perselisihan dengan juru parkir liar kerap terjadi.

Padahal sambung dia, lokasi parkir sebetulnya sudah disediakan Pemkot Samarinda di Jalan Semeru dan Jalan Merapi sekitaran kantor gubernur Kaltim dan Bank Indonesia Kaltim, sebagai alternatif wadah parkir pengunjung Tepian Mahakam.

“Tapi menurut keterang dari Dinas Perhubungan tadi aksi parkir liar disisi tepi jalan Gajah Mada ini marak ketika diatas jam sembilan malam hingga dini hari, dan ini diluar kemampuan personil Dishub yang berada dilapangan yang hanya bekerja hingga pukul 21.30 Wita,”kata Dia.

Belum lagi, keluhan dari petugas Dinas Lingkungan Hidup, efek dibukanya kembali aktifitas dagangan tepian Mahakam memberikan dampak negatif terhadap keberadaan fasilitas taman yang berlokasi di depan kantor Gubernur ini.

“Sampah berserakan, rumput taman rusak, kolam air pesut bocor dan mesin pompa air mancur hilang dicuri orang, hal ini yang akan kita sampaikan sebagai bahan pertimbangan pak Wali Kota nanti,”ungkapnya.

Memang lanjut dia, sesuai kesepakatan awal antara pemerintah dan IPTM, Pemkot akan terus melakukan evaluasi terhadap aktivitas jumlah lapak bagi 27 pedagang yang diizinkan berjualan disana. Termasuk jumlah pedagang yang tidak boleh bertambah hingga kesepakatan untuk menjaga kebersihan sekitar taman apalagi status lokasinya juga sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Pihaknya juga dalam waktu dekat akan bersurat kepada Polairud Polresta Samarinda terkait kendaraan personil Polaruid agar bisa parkir kendaraannya pada lokasi yang telah ditentukan pemerintah. (CHA/KMF-SMR)