SAMARINDA. KOMINFONEWS – Program Smart City Plus menjadi salah satu program unggulan yang dicanangkan Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun bersama Wakil Wali Kota (Wawali) Dr H Rusmadi. Sejumlah upaya telah dilakukan Pemkot Samarinda di bawah Nahkoda Dr H Andi Harun untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Termasuk merapikan sistem pelayanan di lingkungan pemerintahan demi memberikan kenyamanan terhadap masyarakat.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kita Samarinda , Suparmin SE MEng. Suparmin mengaku menerjemahkan 10 program unggulan Wali Kota Samarinda ke dalam sejumlah program yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang melekat di Diskominfo. Secara umum, 10 program unggulan itu memang saling berkaitan. Namun yang paling bersentuhan langsung dengan Diskominfo adalah program unggulan Smart City Plus dan Social Security Number (SSN) alias Satu Kartu Untuk Semua Layanan yang merupakan program ungggulan Wali Kota Samarinda poin 4 dan 5. 

“Baru seminggu lalu kami menyelesaikan kegiatan FGD (Focus Group Discussion, Red) Masterplan Smart City. Kita sedang menuju persiapan untuk Perwali (Peraturan Wali Kota, Red) terkait itu,” ujar Suparmin saat berbincang dengan Kominfonews, Senin (12/12/2022) siang.

Ia menerangkan, Smart City meliputi enam pilar pokok. Di antaranya Smart Government yang meliputi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di dalamnya. Kemudian Smart Econonmy, Smart Environment, Smart Branding, Smart Society, serta Smart Living. Untuk Smart Government, dimulai dengan Digitalisasi Kelurahan dan Kecamatan di tahun 2023. Tujuannya tak lain, yakni untuk perbaikan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan semua layanan publik.

“Jadi ke depan, kelurahan dan kecamatan itu harus seragam mulai dari konsep bangunannya, hingga SOP (Standard Operating Procedure, Red) pelayanannya. Ya, kita mau sistemnya seperti di Perbankan. Mulai dari bangunan, front office, hingga standar pelayanannya harus sama di semua kelurahan dan kecamatan itu. Termasuk SDM (Sumber Daya Manusia, Red) yang melayani. Ini tak lain, untuk membuat warga lebih nyaman saat hendak berurusan. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai tahun 2023. Ada satu kecamatan dan 10 kelurahan yg menjadi pilot project. Kegiatan ini digagas bersama Bagian Tapem (Tata Pemerintahan, Red) dan Bagian Organisasi,” ungkapnya.

Suparmin menambahkan, untuk perbaikan fisik gedung dan front office, rencana dimulai 2024 mendatang. Sementara untuk SDM, akan dilakukan pelatihan untuk sejumlah pejabat di kelurahan yang mengurus masalah pelayanan tersebut. Rencananya pelatihan dimulai pada Januari 2024 mendatang.

“Anggaran untuk pelatihan ini sistem cost sharing dengan total sekitar Rp371 juta. Jadi separuh dari Pemkot Samarinda, dan separuh dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan aplikasi Samarinda Santer untuk menyatukan semua layanan. Bahkan kata Suparmin, aplikasi tersebut kini sudah di-download lebih dari 5.000 orang. Ada banyak menu di dalamnya. Termasuk untuk melihat rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang tersebar di 59 titik di Kota Samarinda. 

“Biasanya warga lihat CCTV untuk pantau titik banjir ataupun kemacetan. Jadi mereka bisa pilih jalur alternatif,” ungkap Suparmin.

Kemudian ada pula informasi tentang taman kota, informasi bibit untuk penghijauan, informasi tentang harga sembako, hingga informasi tentang reaksi cepat yang langsung terhubung dengan Call Center 112.

“Jadi semua yang menyangkut konsep Smart City yang terbagi dalam enam pilar itu semuanya ada di dalam aplikasi Samarinda Santer ini. Termasuk untuk Smart Economy dengan target 10.000 usaha baru. Jadi secara perlahan, semua layanan kita integrasikan ke dalam Samarinda Santer ini. Itu semua masuk dalam Master Plan City. Kalau untuk Plus-nya, target kita supaya Samarinda menjadi lebih baik dari daerah lain. Karena kita jantungnya IKN (Ibu Kota Negara, Red) Nusantara. Smart City di Samarinda akan mandiri dengan menjadi UPT, bahkan kalau bisa menjadi Badan Layanan,” pungkas Suparmin. (HER/KMF-SMR)