JAKARTA. KOMINFONEWS — Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun menempatkan Sarung Samarinda bukan sekadar sebagai peninggalan budaya, tetapi juga sebagai fondasi identitas dan strategi pembangunan kota. Hal tersebut ditegaskannya saat presentasi di hadapan dewan juri Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2026, di Gedung PWI Pusat, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Dalam presentasinya, Andi Harun menegaskan bahwa Sarung Samarinda lahir dari proses sejarah panjang yang membentuk karakter masyarakat Samarinda sebagai kota multietnis di bantaran Sungai Mahakam.

“Sarung Samarinda adalah hasil pertemuan budaya. Ia tumbuh dari proses akulturasi, lalu hidup bersama masyarakat hingga hari ini. Karena itu, kami menempatkannya sebagai identitas kota, bukan sekadar produk tradisional,” ujarnya.

Sebagai salah satu dari 10 kepala daerah yang masuk nominasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026, Andi Harun tampil mengenakan Baju Takwo. Ia memaparkan bahwa akar Sarung Samarinda berasal dari tradisi menenun masyarakat Bugis yang bermigrasi ke wilayah Kutai Kartanegara dan kemudian menyatu dengan budaya Kutai. Meski memiliki kemiripan dengan Lipak Sabbe dari Sulawesi Selatan, Sarung Samarinda berkembang menjadi corak khas yang sarat dengan nilai religius dan etika sosial masyarakat Samarinda.

Menurut Andi Harun, penguatan Sarung Samarinda memiliki tiga dimensi utama, yakni sebagai identitas kultural kota, sebagai medium nilai sosial dalam kehidupan masyarakat, serta sebagai sumber ekonomi bagi para penenun dan pelaku usaha kecil.

“Kalau budaya memberi nafkah bagi warganya, maka negara wajib hadir untuk melindungi dan menguatkannya,” tegasnya.

Namun, ia juga mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan regenerasi penenun, derasnya arus produk tekstil massal, hingga perubahan preferensi generasi muda. Karena itu, Pemkot Samarinda menggeser pendekatan pelestarian dari sekadar kegiatan simbolik menjadi kebijakan yang terstruktur.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda lanjut dia, tidak lagi memposisikan pelaku budaya sebagai objek program, melainkan sebagai mitra utama dalam pembangunan kebudayaan. Afirmasi anggaran kebudayaan terus diperkuat, cagar budaya direvitalisasi, dan Sarung Samarinda diintegrasikan dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

Penguatan identitas tersebut juga diwujudkan dalam ruang kota. Motif Sarung Samarinda diterapkan pada fasad bangunan, median jalan, trotoar, interior Balai Kota, hingga kawasan Citra Niaga. Bahkan itu dipadukan dengan ornamen Dayak sebagai simbol keberagaman budaya Samarinda.

“Kami ingin identitas budaya hadir di ruang publik, bukan hanya di panggung festival,” katanya.

Selain penguatan di dalam kota, Sarung Samarinda juga aktif dipromosikan dalam berbagai pameran internasional sebagai bagian dari strategi city branding, dengan memastikan manfaat ekonomi tetap dirasakan langsung oleh para penenun.

Usai presentasi, Andi Harun kembali menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian budaya diukur dari keberlanjutan hidup pelaku budayanya.

“Pelestarian harus hidup dan menghidupi. Kalau penenunnya sejahtera, maka budayanya juga akan bertahan,” ujarnya.

Ia menyebut selama tiga tahun terakhir, Pemkot Samarinda secara konsisten membangun ekosistem kebudayaan yang terhubung dengan pasar, termasuk melalui pemanfaatan platform digital dan e-commerce agar Sarung Samarinda semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Masukan dari dewan juri juga langsung menjadi perhatian, terutama terkait pentingnya menjaga penggunaan pewarna alam dan membudayakan pemakaian sarung dalam aktivitas harian masyarakat sebagai bentuk pelestarian berbasis praktik sosial. Andi Harun juga optimis, Sarung Samarinda akan semakin kuat sebagai simbol jati diri kota sekaligus penggerak ekonomi berbasis budaya.

Sebelumnya, pada Kamis (8/1/2026), PWI Pusat membuka rangkaian Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat 2026 dengan agenda pengundian nomor urut dan persiapan presentasi para nominator di Hall Dewan Pers, Jakarta, sebagai bagian dari Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Dalam kegiatan tersebut, tujuh kepala daerah hadir langsung, yakni Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Temanggung Agus Setiawan, Bupati Manggarai Heribertus Geradua Laju Nabit, dan Bupati Blora Arief Rohman, bersama perwakilan wartawan dan komunitas yang juga masuk dalam nominasi anugerah kebudayaan.

PWI Pusat menegaskan bahwa anugerah ini dimaksudkan untuk menilai keberpihakan kebijakan dan keberlanjutan praktik kebudayaan di daerah, bukan semata kegiatan seremonial, sebelum akhirnya penerima anugerah ditetapkan pada puncak peringatan HPN 2026 nanti. (ZUL/HER/KMF-SMR)

 

 Ikuti Facebook Pemerintah Kota Samarinda