TOP NEWS

Top

Buka Rakor PTPR, Wali Kota Minta Seluruh OPD, Camat dan Lurah Berikan Data Akurat

Buka Rakor PTPR, Wali Kota Minta Seluruh OPD, Camat dan Lurah Berikan Data Akurat

SAMARINDA. KOMINFONEWS – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), serta telah disahkannya Undang-undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Secara umum pemindahan IKN terkait erat dengan kebijakan tata kelola sumber daya yang ada, baik di lokasi IKN maupun pada daerah-daerah penyangga sekitar IKN.

Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun ketika membuka Rapat Koordinasi Kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) di Kawasan Penyangga Ibu Kota Nusantara di Ballrom Hotel Mercure Samarinda, Kamis (17/3/2022) sore.

Menurut dia kebijakan pengelolaan sumber daya yang ada perlu secara cermat diatur, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, sosial budaya, kebijakan lokal, manajemen hingga dimensi ekonomi keuangan.

“Oleh karenanya, keterkaitan kebijakan pembangunan antara wilayah penyangga termasuk Kota Samarinda, dengan IKN akan sangat erat dan perlu diketahui peran keduanya, baik dalam rangka resource sharing, resource coordination serta pertukaran informasi hingga pelayanan pemerintahan,” ucap Andi Harun.

Penguatan hubungan keduanya sambung dia, akan memberikan implikasi positif bagi keberhasilan pemindahan IKN Nusantara. Oleh karena itu, dia mengajak untuk membangun basic-nya mulai sekarang.

“Sebab Ketika kita berbicara pada wilayah yang sudah jauh dan terlalu tinggi sedangkan di daerah tidak kita sinkronisasikan kepastian harmonisasi pembangunan antara IKN dan daerah – daerah penyangga, maka termasuk Samarinda setidaknya berpotensi menjadi daerah tertinggal dikemudian hari ditengah bayangan akan megahnya IKN Nusantara,” katanya.


Hal ini sebut Andi Harun sejalan dengan apa yang dimaksudkan Presiden dalam arahan – arahannya dalam konteks pemindahan IKN Nusantara di Kaltim. Juga sejalan dengan blueprint desain pembangunan IKN yang secara sengaja dikonstruksikan untuk tumbuh bersama dengan daerah penyangga IKN, termasuk Kota Samarinda.

Orang nomor satu di Kota Samarinda ini juga memberikan apresiasi kepada Dirjen Survei, Pemetaan Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) RI serta instansi lainnya atas dilaksanakannya kegiatan tersebut. 

Ia berharap semua pihak yang terkait khususnya di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Samarinda termasuk Camat dan Lurah mampu memberikan data akurat yang presisi, sesuai dengan data yang telah disahkan oleh Negara.

Data tersebut menurutnya diperlukan guna pemenuhan hak-hak tanah masyarakat, serta menjadi rekomendasi yang signifikan bagi kebijakan pemanfaatan tanah. Seperti yang diketahui, data dan informasi tentang pertanahan sangat dibutuhkan, agar seluruh perencanaan pemindahan IKN dapat dilaksanakan secara tematik, holistik, integratif dan spasial.

Pemanfaatan tanah eksisting juga merupakan basis data bagi pengembangan infrastruktur dan penataan ruang di Kawasan Penyangga IKN.  Selain dapat meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi pembangunan, pemanfaatan data tanah eksisting juga berperan dalam mengakselerasi perkembangan daerah-daerah sekitar IKN secara merata.

“Saya ucapkan selamat melaksanakan Rapat Koordinasi. Semoga melalui pertemuan ini dapat memperkuat eksistensi masing-masing OPD, dengan karya dan kontribusi nyata khususnya dalam berpartisipasi aktif mendorong Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban, sebagai bagian dari dukungan kepada percepatan akselerasi pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara,” tutupnya. (FER/DON/KMF-SMD)