TOP NEWS

Top

Diskominfo Samarinda Hadiri Rapat Koordinasi Materi Komunikasi Pimpinan Se-Kaltim

Diskominfo Samarinda Hadiri Rapat Koordinasi Materi Komunikasi Pimpinan Se-Kaltim

BALIKPAPAN, KOMINFONEWS- Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota Samarinda Syamsul Anwar, S.Sos didampingi Kepala Sub Koordinator Sub-Subtansi Diseminasi Informasi Publik dan Media Tradisional Abdillah Syafei S.Ag , menghadiri Rapat Koordinasi Materi Komunikasi Pimpinan Se-Kalimantan Timur di Balikpapan, Senin (14/11/2022). 

Rapat yang diselenggaran di Novotel Hotel, Jl. Brigjen Ery Suparjan No 2 ini dibuka oleh Kabiro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kaltim Syarifah Alawiyah mewakili Gubernur Kalimantan Timur. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Syarifah Alawiyah, Gubernur Kaltim menyampaikan beberapa hal penting.

Yang pertama, sesuai Permendagri nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Numenklatur dan unit kerja sekretariat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur No.30 perubahan atas peraturan no.18 tahun 2021, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perubahan pada numenklatur pada susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada beberapa organisasi perangkat daerah. Salah satunya adalah biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang berganti nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim). 

Kedua, sesuai namanya maka Biro Administrasi Pimpinan khususnya bagian MKP bertugas dan menyiapkan berbagai materi dan hal-hal terkait administrasi pimpinan lainnya, khususnya pelayanan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur (Wali Kota dan wakil wali kota atau Bupati dan Wakil Bupati) berkenaan dengan tugas penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi  kegiatan penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan.


Ketiga, meskipun demikian tugas dan fungsi-fungsi kehumasan masih ada. Misalnya melaksanakan pendokumentasian kegiatan, memfasilitasi peliputan media, publikasi, dan pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah, serta memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan. 

Empat, dengan numenklatur baru tersebut maka tugas dan fingsi biro Adpim akan semakin berat. Namun semua harus berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan. Terlebih lagi, cakupan fungsi-fungsi kehumasan pada Biro Adpim bersifat lebih khusus dan lebih fokus karena layanannya berhadapan langsung dengan pimpinan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. 

Kelima, sehubungan dengan itu Gubernur berharap jajaran Biro Adpim, khsusunya bagian MKP senantiasa berupaya meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Manusia serta kompetensi yang unggul dan berkualitas, bekerja sistematis, terukur dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).     

Enam, tidak kalah pentingnya adalah menjalin kerjasama sinergis dan komunikasi yang baik dengan media masa, organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah daerah se Kalimantan Timur dalam hal penyampaian kebijakan pimpinan maupun informasi pembangunan agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Panitia pelaksana, Plt Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan M Huseni Labib kepada Kominfonewsmenyampaikan bahwa pertemuan ini lebih kepada silaturahmi dan koordinasi sekaligus sosialisasi tentang Biro baru yakni Biro Adpim (Administrasi Pimpinan) dan Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan yang selama ini dikenal dengan Humas.


"Padahal peran kita, kan masih punya peran komunikasi, sosialisasi, dokumentasi, sebagai juru bicara." ujar Labih. Oleh karena itu melalui forum ini Biro Adpim Provinsi akan berdiskusi dengan kabupaten kota. Tak kurang ada 50 peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Rapat koordinasi ini menghadirkan dua orang narasumber yakni Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si dari Kemendagri dan Anton Hendrawan yang merupakan tokoh media yang selama ini telah pembuat banyak program TV terkenal, seperti Si Bolang dan lainnya.

Pemateri pertama Aang Witarsa Rofik dalam paparannya mengatakan bahwa tugas istansi pengampu komunikasi pimpinan, baik Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Bagian Poropim maupun Kominfo di Kabupaten dan kota adalah menyajikan informasi dan mengedukasi masyarakat.  

Ia menyampaikan agar tidak perlu hawatir akan mendapat reaksi negatif dari netizen atas konten yang dibuat. Yang namanya informasi dari pemerintah itu menurut dia memang selalu lebih banyak reaksi negatifnya dibanding yang positif. Hal itu sudah lumrah terjadi. 

"Ketika ada informasi yang bagus tentang pemerintah, itu dianggap biasa-biasa saja oleh netizen. Tapi ketika ada yang tak sesuai dengan keinginan netizen, maka begtu mudah reaksi negatif muncul." jelas Aang.

Oleh sebab itu Kepala Bidang Humas Puspen Kemendagri ini mengajak peserta rapat koordinasi agar tetap menjalankan fungsi komunikasi pimpinan. Jangan berpikir bahwa setiap konten yang dipublikasikan pasti akan ditanggapi baik oleh netizen. Bahkan bisa dibilang dominan reaksi yang muncul adalah negatif. Tapi menurut dia itulah tantangannya.

Semantara itu pemateri kedua Anton Hendrawan mengajak hadirin untuk melihat realita bahwa masyarakat di jaman ini lebih tertarik dengan media digital dibanding media konvensional seperti surat kabar cetak. Hal ini ujar dia menyebabkan media cetak sudah kalah dibanding media digital seperti medsos dan media online.

Anton juga memberikan berbagai tips dalam pembuatan materi konten media sosial yang bagus dan lebih dihargai oleh khalayak. Ia juga berbagi pengetahun soal pembuatan konten khususnya yang berupa filem. (ASYA/SUL/KMF-SMR)