TOP NEWS

Top

Bimtek Pengelolaan Layanan Informasi PPID Se-Kecamatan Samarinda Ilir, Kadis Kominfo Ingatkan Waspada Terhadap Sengketa Informasi

Bimtek Pengelolaan Layanan Informasi PPID Se-Kecamatan Samarinda Ilir, Kadis Kominfo Ingatkan Waspada Terhadap Sengketa Informasi

SAMARINDA.KOMINFONEWS - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Samarinda Dr. Aji Syarif Hidayatullah, M.Si mengatakan setiap Badan publik wajib menyediakan dan memberikan atau menerbitkan informasi publik yang ada di bawah kewenangannya kepada pengguna informasi. Namun berdasarkan Klasifikasi Informasi publik tidak semua informasi bersifat umum ada beberapa informasi publik yang dikecualikan.

"Dulu pernah kami di tahun 2017 di gugat oleh masyarakat hanya karena masyarakat meminta data SK RT. Dan benar saja setelah itu kami kalah hanya karena tidak bisa menunjukkan data tersebut. Nah oleh sebab itu mari kita bersama-sama perbaiki kesalahan tersebut agar ini tidak lagi terulang dan mencoreng nama baik Wali Kota kita" Kata Kadis Kominfo saat memberikan sambutan di aula Kecamatan Samarinda Ilir, Senin (26/09/2022) pagi.


Sementara itu Camat Samarinda Ilir Ramdani, M.Si mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Informasi tentang pembangunan, padahal sudah banyak program pembangunan yang telah di laksanakan. 

"Untuk itu  kami minta kepada PPID pelaksana untuk proaktif di media sosial agar informasi bisa cepat di terima masyarakat," ungkap camat Ramadani

Narasumber Muhammad Khaidir dari Komisi Informasi (KI) Kaltim mengatakan, seluruh masyarakat Kota Samarinda mempunyai hak dan kewajiban untuk meminta data dari Badan Publik seperti Pemerintah. 


"Klasifikasi dikecualikan dibagi menjadi 10 yang terdapat dalam Pasal 17 UU KIP dengan tiga bagian penting, yaitu rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis. Seseorang dengan identitas dapat melakukan permohonan informasi untuk mengetahui suatu informasi ke PPID badan publik. Jika terjadi ketidaksepakatan pendapat dapat melakukan sengketa di Komisi Informasi," ungkap Khaidir.

Ia juga menambahkan, lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, baik Iembaga pemerintah maupun non pemerintah wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dilaksanakan. 

"Bila kita merasa bersih dari praktik korupsi mari kita transparan kepada masyarakat. Karena yang transparan sudah pasti bersih," Pungkasnya. (BAR/KMF-SMD)