SAMARINDA. KOMINFONEWS - Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada April tadi telah dinyatakan mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), namun tetap akan komitmen memberikan jaminan kesehatan kepada warganya dengan berbagai pola termasuk salah satunya melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya)
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan ketika mewakili Wakil Wali Kota memimpin rapat Forum Komunikasi dan Tim Monitoring Evaluasi Penyediaan Faskes, Sarana dan Prasarana dan SDM Faskes dengan Pemangku Kepentingan Utama kota Samarinda di ruang Sambuyutan Balaikota, Selasa (31/5/2022).
“Jaminan kesehatan juga merupakan program prioritas Pemerintah Kota dibawah kepemimpinan Wali Kota Bapak Andi Harun dan Wakil Wali Kota Bapak Rusmadi. Untuk itu kita akan terus komitmen, termasuk untuk memastikan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Apakah PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN atau PBI Provinsi atau PBI APBD kota lewat anggaran Dinkes atau Pro Bebaya,” ungkap Hero dalam arahannya.
Seperti diketahui dalam paparan kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Mangisi RS, bahwa cakupan UHC program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN) per 1 Mei telah mencapai 95,77 persen atau sebanyak 796.041 warga, dan yang belum menjadi peserta tersisa 35.129.
Menurut Hero, selain melalui sumber pembiayaan tadi, bisa juga dikondisikan melalui program bantuan dari perusahaan-perusahaan yang sudah jalan dibawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja.
“Minimal warga di sekitar perusahaan itu dulu. Atau bisa juga mereka para pengusaha atau donatur lainnya yang mau menyisihkan kelebihan uangnya untuk membayarkan iuran warga yang belum mendapatkan jaminan,” kata mantan kepala Dinas PUPR Samarinda ini.
Hero merasa optimis warga yang belum tercover jaminan kesehatannya di kota Samarinda bisa tertangani.
Dukungan senada untuk mengejar ketertinggalan kepesertaan juga disuarakan ketua Komisi IV DPRD Samarinda dr Sri Puji Astuti dalam kesempatan itu.
“Alhamdulillah Samarinda sudah UHC. Tinggal bagaimana kita bersama untuk mengejar sisanya. Karena di lapangan banyak warga yang ingin menjadi peserta. Ini yang perlu dicari benang merahnya,” tegas Puji yang juga isteri dari Sekda Samarinda ini.
Mantan dokter di RSUD IA Moeis ini tidak memungkiri adanya kendala pemahaman oleh warga. “BPJS bisa mengoptimalkan sosialisasi hingga ke tingkat RT,” sarannya.
Ia mengaku juga menemukan di lapangan masih banyak warga yang tak mampu belum terdaftar di BPJS.
“Padahal juga ada PBI lewat Pro Bebaya tapi masih ada masyarakat miskin yang belum terlayani,” imbuhnya lagi.
Ia juga mengingatkan kepada BPJS agar tidak telat dalam melakukan pembayaran ke rumah sakit yang telah bekerja sama memberikan layanan bagi peserta JKN-KIS. “BPJS sudah terbayar oleh Pemkot di semester pertama, semoga pihak rumah sakit sudah terbayar,” pesan Wakil Rakyat Dapil Samarinda Ulu ini.
Ia mengatakan pula bahwa azas kegotong royongan belum masuk ke hati, yakni yang sehat menolong yang sakit dan yang kaya menolong yang miskin.
“Bisa bekerjasama dengan MUI, Kantor Kementerian Agama, dan stake holder terkait lainnya supaya masyarakat terketuk hatinya,” imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan kota Samarinda dr Ismed Kusasih juga menyebutkan bahwa sekarang ini pasiennya mayoritas adalah peserta JKN-KIS. Dalam hal ini rumah sakit juga tergantung dengan BPJS Kesehatan.
Forum ini dihadiri pula kepala Bappedalitbang Ananta Fathurrazi, kepala Dinas Tenaga Kerja M Wahyono Hadiputro, Direktur RSUD IA Moeis dr Syarifah Rahimah, pimpinan maupun perwakilan pihak rumah sakit swasta, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Asada) dr David, Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, dan BPKAD.(DON/CHA/KMF-SMD)
