TOP NEWS

Top

Wawali Samarinda : Pengendalian Inflasi Tak Sekadar Harga, Tapi Juga Upaya Penguatan UMKM

Wawali Samarinda : Pengendalian Inflasi Tak Sekadar Harga, Tapi Juga Upaya Penguatan UMKM

SAMARINDA. KOMINFONEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda di Ruang Mangkupelas Balai Kota, Kamis (03/2/2022) siang.

Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda Dr H Rusmadi mengatakan gelaran Rakor TPID ini sekaligus dimanfaatkan untuk evaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut pelaksanaan pengendalian inflasi di tahun 2021 serta mengawali langkah-langkah yang akan dilakukan, agar inflasi dapat terus terjaga dan ekonomi Kota Samarinda bisa tumbuh berkualitas sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Kita memang dihadapkan dalam persoalan yang sulit terkait dengan kenaikan harga minyak goreng yang memang rasanya tahun ini dalam sejarah harga minyak goreng Indonesia ini yang melampaui daripada harga yang ditentukan Pemerintah (Harga Acuan Pemerintah, Red). Harga acuan Pemerintah berada di angka Rp11 ribu per liter berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi saat ini harganya mencapai di atas Rp20 ribu per liter,” ungkap Rusmadi.


Menurutnya, situasi tersebut telah terpantau sejak Oktober-November 2021 lalu. Terutama dua harga komoditas yang perlu mendapatkan perhatian yakni harga cabai dan minyak goreng. Tetapi ia mengaku bersyukur, karena saat ini harga cabai mengalami penurunan dari Rp100 ribu menjadi sekitar Rp60 ribu. 

Terkait dengan Inflasi, orang nomor dua di Kota Samarinda ini menganggap tidak hanya bicara bagaimana cara mengatasinya. Tetapi yang paling penting adalah upaya-upaya untuk melakukan pencegahan alias tindakan preventif.

“Kalau bicara soal inflasi, tidak hanya bicara pengendalian harga saja, tetapi upaya penguatan terutama pada sektor ekonomi rakyat dalam hal ini UMKM. Upaya-upaya untuk kita melakukan pembangunan infrastruktur, bahkan termasuk irigasi kemudian program-program yang terkait dengan penguatan petani dan nelayan juga perlu kita lakukan,” tuturnya.

Usai dibuka Wawali, Rakor dilanjutkan dengan diskusi secara mendalam yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar nantinya diharapkan menjadi roadmap yang akan dijadikan acuan. (FER/HER/KMF-SMD)