SAMARINDA.KOMINFONEWS – Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun terus mendapat kepercayaan di level nasional terlebih dalam menyonsong Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kali ini, Andi Harun menjadi narasumber dalam Talk Show Hari Tata Ruang Nasional dengan tema Transformasi Perkotaan Indonesia: Kini dan Nanti, garapan Kemeterian ATR/BPN secara live streaming dan offline di Aula Prona Lt 7 Gedung Kementerian ATR/BPN, Selasa (8/11/2022). Andi Harun sendiri mengikuti secara virtual zoom di ruang Command Centre Diskominfo Samarinda.

Dalam forum diskusi itu, Menteri ATR/Kepala BPN bertindak sebagai Keynote Speech. Sementara narasumber lainnya disamping Andi Harun, yakni Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Bogor yang juga ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, Board of Directors Member FIABCI Dunia Soelaeman Soemawinata, Senior Tata Ruang Imam S Ernawi, Senior Pertanahan Kurdinanto Sarah, Ketua Umum IAP P.H Andy Simamarta, Ketua Umum ASPI Iwan Rudiarto dan Akademisi ITB Haryo Winarso.

Dalam kesempatan itu, Andi Harun yang juga Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Aspeksindo) menyampaikan tentang kesiapan daerah penyangga dalam menyambut IKN, yaitu tentang perencanaan pembangunan IKN yang sudah ada dan telah direncanakan Kick Off tahun 2024.

“Ide dasar atau salah satu diantara latar belakang pemindahan IKN itu salah satunya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, karena memang kalau kita perhatikan kontribusi ekonomi, kalau kita perhatikan data BPS, kontribusi ekonomi kita terhadap PDRB nasional, daerah Jawa itu sekitar 59, sementara pertumbuhan ekonominya sekitar 5,52, dibandingkan dengan Sumatera 21,32, Kalimantan hanya 8,05, Sulawesi hanya 6,33, Bali hanya 3,06, Maluku dan Papua 2,34,” ucap Andi Harun.

Jadi lanjutnya jika diperhatikan data kontribusi ekonomi terhadap PDRB nasional, maka sangat jelas tepat dan benar latar belakang yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo untuk memindahkan IKN agar terjadi pemerataan.

“Tapi kita harus tetap waspada dan mengantisipasi seperti yang terjadi di DKI itu. Pembangunan IKN atau pemindahan tidak lagi mengulangi ketimpangan yang terjadi antara DKI dan Jabodetabek pada masa itu, sehingga perencanaan IKN kita harapkan bukan hanya di tingkat perencanaannya tapi di permulaan pembangunannya pelaksanaan pembangunannya. Misalnya saja infrastruktur, maka diharapkan pembangunan infrastruktur di daerah penyangga juga digencarkan. Sehingga itu yang sering saya sebut untuk tumbuh bersama,” urainya.

Jadi lanjutnya perencanaannya ada, pelaksanaan pembangunannya, infrastrukturnya juga sama rata. Begitu pula kesiapan dengan aspek-aspek lainnya, misalnya dari aspek agraria, perubahan tata ruang, karena implikasi dari IKN ini akan mengalami perubahan tata ruang, dan semua kabupaten kota sekarang termasuk provinsi telah melakukan perubahan RTRW.

“Terkait dengan perubahan tata ruang, itu jaga akan menghadirkan aspek lainnya yakni penggunaan lahan, agar bisa meminimalisir menghindarkan komflik ruang antara masyarakat dengan pemilik modal, antara pemilik modal dengan pemilik modal lainnya,” katanya.

“Oleh sebab itu, penting bagi kami mewakili teman-teman di daerah penyangga untuk menyampaikan kepada pak menteri, agar konsep future smart forest city of Indonesia yang diusut sebagai slogan pembangunan infrastruktur IKN, itu disertai dengan pelaksanaan secara berbarengan, tentu walaupun eskalasinya berbeda artinya, namun pembangunan infrastruktur daerah penyangga juga sudah harus dimulai. Karena sampahnya daerah penyangga juga sampahnya IKN, infrastruktur daerah penyangga itu juga infrastrukturnya IKN,” ucap Andi Harun lagi.

Andi Harun juga menyampaikan betapa pentingnya Samarinda sebagai penyangga karena melayani kabupaten kota lain, kurang lebih 6 kota, Bontang, Mahakam Ulu, Kukar, Kubar, Kutim dan Berau.

Kalau menyangkut tentang kesiapan Samarinda sendiri, untuk kawasan perdagangan dan jasa, sebutnya Samarinda telah menyiapkan 10 persen dari 7484,64 hektar untuk kawasan dagang dan jasa, dan untuk kawasaan perumahan itu sekitar 51,7 persen dari 37 ribu 81,08 hektar dari luas kota Samarinda. Sementara kawasan industri menyiapkan 5,3 persen dari luas kota Samarinda yakni sekitar 3768,41 hektar, kawasan peruntukkan RTH, diantaranya untuk pertanian, RTH, kawasan perlindungan setempat, hutan produksi terbatas, kemudian badan air, 28,4 persen dari luas kota Samarinda tepatnya 20380,45 hektar. 

“Apabila kita totalkan kawasan perdagangan/jasa dan kawasan perumahan itu mencapai 61,7 persen dari total luas smd 44565,72 hektar,” pungkas Andi Harun.(DON/KMF-SMR)