TOP NEWS

Top

Sabet Delapan Kali Opini WTP Dari BPK RI, Ini Pesan Wali Kota Samarinda untuk Kepala Daerah di Kaltim

Sabet Delapan Kali Opini WTP Dari BPK RI, Ini Pesan Wali Kota Samarinda untuk Kepala Daerah di Kaltim

SAMARINDA.KOMINFONEWS- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. WTP tersebut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.

Opini WTP ini merupakan kedelapan kalinya secara beruntun disandang Pemkot Samarinda sejak tahun 2014.

Serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2021 ini diterima langsung Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun dari Kepala Badan Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim Dadek Nandemar, Rabu (25/5/2022) siang, di gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim jalan M Yamin.

Penyerahan sendiri disaksikan langsung Ketua DPRD Kota Samarinda H Sugiono dan 4 Kepala Daerah di Kaltim yang hadir dalam kesempatan yang sama.

Wali Kota Samarinda Andi Harun ketika mendapat kesempatan untuk memberikan pidato, menyambut gembira atas raihan opini WTP yang telah diraih pemkot. 

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi- tingginya untuk BPK RI yang telah menjalankan fungsi untuk memastikan pemeriksaan keuangan di Pemkot secara tertib dan akuntabel.


“Kita akan tetap berusaha untuk menindaklanjuti catatan keuangandari BPK sekecil apapun atas tata kelola keungan di pemerintah daerah,”kata Wali Kota.

Andi Harun mengakui yang menjadi tantangan saat ini adalah mempertahankan prestasi dan itu menurutnya lebih berat dari mencapainya. Semoga laporan keuangan Pemkot Samarinda dan Pemerintah daerah yang hadir dalam kesempatan itu  harapannya bisa terus lebih baik kedepannya.

Ia menambahkan, opini tadi sebenarnya bukan tujuan akhir, melainkan komitmen  dalam mewujudkan pemerintah yg profesional dan bebas korupsi adalah tujuan utamanya.

“Jadi kita sebagai kepala daerah harus tetap berhati-hati, karena banyak juga kepala daerah di tempat lain yang pemerintahannya meraih opini WTP tapi masih tetap terjaring OTT oleh aparat hukum,”singgungnya.

Untuk itu, sambung dia pentingnya komitmen kepala daerah untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar dalam arahanya menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada kepala daerah atas kerjasama yang baik selama pemeriksaan di Pemerintahan di Kaltim berlangsung.

Ia mengatakan jika pemeriksaan tadi sudah menjadi tugas BPK dan menyerahkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah. Tujuannya sambung dia untuk  memberikan opini dalam menyatakan suatu laporan keuangan sehat atau tidak. (CHA/ASYA/KMF-SMD)